Kompetensi Utama

Layanan


UU KEANTARIKSAAN BERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN KEANTARIKSAAN
Penulis Berita : • Fotografer : • 02 Oct 2013 • Dibaca : 12958 x ,

Padang, Lapan.go.id – Pelaksanaan kegiatan keantariksaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itulah, Undang-undang Keantariksaan memiliki peran yang penting bagi negara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan Lapan, Mardianis, saat sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (UUK). Sosialisasi berlangsung dalam Rakornas Pengembangan Masyarakat Daerah (PMD) dan Lokakarya Teknologi Tepat Guna (TTG) di Hotel Grand Inna Muara, Padang, Sumatera Barat, Jumat (27/9).
Dalam sosialisasi, ia memaparkan bahwa Undang-undang Keantariksaan memiliki 19 bab dan 105 pasal. Cakupan undang-undang ini meliputi sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi kedirgantaraan, serta peluncuran dan kegiatan komersial keantariksaan.

"Undang-undang Keantariksaan mengatur antara lain mengenai proses pendaftaran pelaksanaan kegiatan keantariksaan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kerja sama internasional yang mencakup peningkatan penguasaan teknologi, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM. Undang-undang juga membahas mengenai tanggung jawab dan ganti rugi, pendanaan, dan peran serta masyarakat dalam kegiatan keantariksaan," ujarnya.

Mardianis menjelaskan bahwa Undang-undang Keantariksaan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dalam penyelenggaraan keantariksaan. Undang-undang ini berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa. Selain untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keantariksaan, undang-undang ini juga akan melindungi negara dan warganya dari dampak negatif penyelenggaraan keantariksaan.

Setelah ditandatanganinya undang-undang ini, Lapan akan menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Keantariksaan, yakni membuat peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lembaga sesuai amanat UU ini.

Sosialisasi Undang-undang Keantariksaan diikuti oleh 300 peserta dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan swasta.

Sumber: Humas/SKW
Foto: Humas/SKW


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL