Kompetensi Utama

Layanan


Sosialisasi UU Keantariksaan KEGIATAN KEANTARIKSAAN MEMILIKI TATA TERTIB
Penulis Berita : • Fotografer : • 17 Aug 2013 • Dibaca : 15086 x ,

Bandung, Lapan.go.id – Undang-undang (UU) Keantariksaan akan memperkuat posisi Lapan secara kelembagaan. Selain itu, undang-undang yang disahkan pada 9 Juli 2013 ini juga menjadi tata tertib yang mengatur segala kegiatan keantariksaan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Lapan, Bambang S. Tejasukmana, saat sosialisasi Undang-undang Keantariksaan dan Halal Bihalal di kantor Lapan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/8).

Ia juga menjelaskan bahwa UU Keantariksaan merupakan landasan penting bagi masa depan Lapan. Dengan adanya UU ini, Lapan memiliki kewenangan salah satunya untuk
memberikan informasi peringatan dini mengenai apapun yang terjadi di antariksa. Selain itu, UU ini juga menjadi potensi besar untuk kemajuan bangsa.

UU Keantariksaan ini terdiri atas 19 Bab dan 105 Pasal yang meliputi definisi, tujuan, kedudukan antariksa, batasan-batasan, dan keberlakuan UU Keantariksaan yang membahas pelaksanaan, penyelenggaraan, pembinaan, keamanan, dan sanksi.

Undang-undang tersebut akan memperkuat tugas dan fungsi lembaga serta kegiatan keantariksaan. dalam UU tersebut, Lapan merupakan lembaga penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Kedirgantaraan bermakna atmosfer dan antariksa serta sains dan teknologinya.

Terdapat empat bahasan pokok dalam Undang-undang Keantariksaan. Bahasan tersebut yaitu, pasal-pasal tentang sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi antariksa, dan aspek terkait kegiatan keantariksaan.

Sumber: EmGE/JS-Scpt/Empit
Foto: Humas Bandung


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL