Kompetensi Utama

Layanan


Penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan RUU KEANTARIKSAAN AKAN DIPARIPURNAKAN DPR
Penulis Berita : • Fotografer : • 28 Jun 2013 • Dibaca : 42923 x ,

Jakarta , Lapan.go.id – Kamis (27/06), Panitia Kerja RUU Kentariksaan Komisi VII DPR RI menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Kentariksaan di ruang sidang komisi VII DPR RI. Penandatangan dilakukan oleh Pihak Komisi VII DPR RI, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemen. Ristek), serta Lapan. Penandatanganan ini merupakan hasil kesepakatan pembahasan rapat tim sinkronisasi yang berlangsung pada 21-22 juni 2013 yang lalu.
Ketua Panja Komisi VII DPR RI, H. Sutan Bhatoegana membuka sidang pernyataan sikap dan pandangan Komisi VII DPR RI. Masing-masing fraksi menyetujui tentang perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Keantariksaan. Rancangan Undang-Undang ini perlu diusulkan dan disahkan pada sidang paripurna DPR RI nantinya.

RUU ini ditandatangani oleh Ketua Panja Komisi VII DPR RI, H. Sutan Bhatoegana, wakil ketua, Zainudin Amali, Achmad Farial, Effendi M.S. Simbolon, dan perwakilan masing-masing fraksi yang terdiri dari Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, PPP, PAN, serta PKS. Sedangkan dari perwakilan pemerintah adalah Menteri Ristek, Gusti Muhammad Hatta, dan Kepala Lapan, Bambang S. Tejasukmana.

Undang-Undang Keantariksaan ini penting sebagai kemandirian nasional yang bisa menjadi payung hukum untuk kepentingan nasional. UU ini nantinya bisa mengatur tentang tanggung jawab lembaga terhadap peran teknologi keantariksaan dan dampaknya.

Secara substansi, UU Antariksa ini akan mengatur bagaimana pengembangan riset keantariksaan, mengatur kegiatan teknologi keantariksaan seperti roket, satelit dan pengoperasiannya, bandar antariksa, remote sensing, dan peran swasta dalam pengembangan teknologi antariksa. Tak hanya itu, UU ini juga nantinya bisa mengatur penanganan efek keantariksaan dari negara lain, semisal prosedur tentang penanganan benda jatuh.

Dalam RUU ini juga disepakati mengenai penambahan dan perubahan pasal-pasal mengenai Komersialisasi Antariksa dan Pengendalian Ekspor.

Sumber: Humas/EN
Foto: Humas/EN


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL