Kompetensi Utama

Layanan


Lapan dan DPR Bahas RUU Keantariksaan
Penulis Berita : • Fotografer : • 29 May 2013 • Dibaca : 5312 x ,

Jakarta, Lapan.go.id – Lapan dan Panitia Kerja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR melakukan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Keantariksaan. Pembahasan tersebut berlangsung di gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (29/5).

Rancangan Undang-undang keantariksaan merupakan payung hukum untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya dan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan keantariksaan.
Contohnya yaitu perlindungan dari jatuhnya sampah antariksa buatan. RUU ini telah diharmonisasi dan disampaikan oleh presiden kepada DPR RI pada April 2012.

Sebelum pembahasan, pada Senin (27/5), Pemerintah diwakili Menteri Ristek serta wakil enam kementerian lainnya dan Kepala LAPAN menerima 571 DIM dari DPR. Pada rapat kerja tersebut disepakati 366 langsung disetujui dan selebihnya dibahas lebih lanjut di Panitia Kerja (137), Tim Perumus (10), dan Tim Sinkronisasi (101).

Lapan sebagai Lembaga pemerintah yang khusus menangani urusan keantariksaan mengatur upaya-upaya melindungi berbagai pihak atas segala kemungkinan dampak kerugian dari kegiatan keantariksaan, khususnya kegiatan peluncuran wahana antariksa.

Nantinya, Undang-undang ini diharapkan akan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan. Dengan adanya payung hukum ini, penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia akan memiliki mekanisme koordinasi dan perlindungan bagi kepentingan bangsa.




Sumber:Humas/EN
Foto:Humas/EN


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL