Kompetensi Utama

Layanan


Penandatanganan Pakta Integritas LAPAN BERKOMITMEN WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Penulis Berita : • Fotografer : • 10 Apr 2013 • Dibaca : 10607 x ,

Jakarta , Lapan.go.id – Jumat (5/4), Lapan kembali melaksanakan penandatanganan pakta integritas. Kali ini, penandatanganan ditujukan untuk para pejabat struktural dan pengelola anggaran di lingkungan Biro Umum, Biro Kerjasama dan Humas, Biro Perencanaan dan Organisasi, Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, serta Inspektorat.

Isi pakta integritas yang ditandatangani antara lain meliputi kontrak untuk berperan proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Para penandatangan juga berjanji tidak akan menerima suap, hadiah, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan aturan. Pakta integritas tersebut juga mencakup perjanjian untuk tidak melakukan kegiatan fiktif atau tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kepala Lapan mengatakan bahwa sebenarnya, seluruh isi pakta integritas tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Dan saat ini, bangsa Indonesia bertekad untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujarnya.

Ia menjelaskan, Lapan telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengelola barang milik negara, aset, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukti upaya Lapan ini yaitu keberhasilan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut dan predikat B untuk laporan kinerja instansi. Selain itu, Lapan juga termasuk dalam 23 instansi pemerintah terbaik.

Penandatanganan pakta integritas ini adalah bagian dari menuju reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini merupakan upaya pembaruan dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah. Perubahan menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur.

Tujuan pakta integritas ini yaitu untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme terutama dalam kontrak-kontrak yang melibatkan pemerintah. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sumber: Humas/Meg
Foto: Humas/EN


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL