Kompetensi Utama

Layanan


Meneropong Dampak Perubahan Iklim
Penulis : • Media : • 15 Sep 2013 • Dibaca : 35146 x ,

Mitigasi dampak perubahan iklim dapat menggunakan teknologi pengindraan jauh. Teknologi ini mengamati kenaikan muka air laut, deforestasi, dan kenaikan jumlah karbon di udara.

Indonesia terancam kehilangan pulau-pulau kecil karena perubahan iklim. Apa sebab? Mencairnya lapisan es di kutub karena pemanasan global menyebabkan paras permukaan air laut naik. Dampaknya, luas permukaan pulau yang lebih kecil dari 10 ribu kilometer persegi akan berkurang, bahkan tenggelam.

"Kalau es di kutub utara dan kutub selatan mencair, permukaan air laut naik sekian sentimeter sehingga jumlah pulau akan berkurang," kata Deputi bidang Relevansi dan Produktivitas Riset Kementerian Ristek Iptek, Teguh Rahardjo, di sela-sela "United Nations/Indonesia International Conference on Integrated Space Technology Applications to Climate Change", belum lama ini.

Fenomena perubahan iklim ditandai dengan anomali iklim, musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Bambang Setiawan Tejasukmana, mengemukakan bencana hidrometreologi seperti kekeringan dan banjir telah dirasakan Indonesia. Selain itu, sekarang ini cuaca yang sulit diprediksi sehingga menyebabkan gagal panen.

Pemerhati perubahan iklim dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Doddy Sukradi, menjelaskan musabab perubahan iklim adalah peningkatan gas rumah kaca di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global. Fenomena ini telah terjadi sejak revolusi industri hingga sekarang. "Sebagian besar pemanasan global akibat ulah manusia dari kegiatan ekonomi kehutanan dan pertanian. Ini menimbulkan perubahan iklim," paparnya.

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, pemerintah telah membentuk DNPI melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2008. Institusi ini ditugasi mengoordinasikan semua sektor strategis pembangunan untuk menghadapi perubahan iklim. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dituangkan dalam Strategi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disusun sejak Oktober 2011 sampai Juli 2013.

Keberadaan DNPI merupakan implementasi Perpres 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional. Pengurangan emisi GRK ditargetkan pemerintah sebesar 26 persen pada 2020.

Dari angka itu, sebesar 14 persen dari pengelolaan lahan hutan, enam persen dari sektor energi, dan enam persen dari pengelolaan limbah. Sebanyak 20 persen emisi karbon juga diharapkan berkurang dari jumlah hotspot (titik api) kebakaran hutan atau lahan per tahun.


Pengindraan Jauh

Untuk memantau karbon di sektor kehutanan sebagai mitigasi dampak perubahan iklim dapat menggunakan teknologi pengindraan jauh. Teknologi ini memungkinkan untuk menghitung kerentanan suatu daerah, terutama di kawasan pantai, terhadap kenaikan air laut akibat perubahan iklim.

"Teknologi berbasis antariksa bisa membantu menghitung pulau mana yang terancam tenggelam," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Humas) Lapan, Agus Hidayat.

Head of the United Nations-SPIDER Programme Bonn Office United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), Juan Carlos Villagran de Leon, mengamini pendapat Agus. Teknologi antariksa pengindraan jauh dapat mengantisipasi (mitigasi) dampak perubahan iklim. "Teknologi ini (pengindraan jauh) dapat membantu mitigasi dari dampak perubahan iklim," jelasnya.

Resident Coordinator UNOOSA untuk Indonesia, Douglas Broderick, mengatakan pengaruh perubahan iklim dapat dikurangi dengan pengamatan sejumlah variabel, seperti kenaikan muka air, deforestasi, dan kenaikan jumlah karbon di udara.

Selama ini, Lapan telah mengamati sebagian variabel tersebut dengan teknologi pengindraan jauh melalui perantara satelit. Sebagai contoh, mengukur tingkat degradasi hutan, kenaikan temperatur air laut, luas lahan gambut, dan perkiraan stok karbon.

Namun, untuk sementara ini, Lapan masih belum memiliki satelit sendiri. "Kita tahu bahwa negara-negara yang mengoperasikan satelit, seperti Amerika, Eropa, Jepang, China, India, dan Brasil, mereka bergabung, namanya GEOSS (Global Earth Observation System to Systems)," jelas Bambang.

Kepala Pusat Teknologi dan Data Lapan Pengindraan Jauh, Orbita Roswintiarti, mengungkapkan dari stasiun bumi di Pare-Pare, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang menangkap dari pancaran satelit diperoleh data-data beresolusi rendah, menengah, dan tinggi.

Untuk data resolusi rendah, frekuensi penerimaan bisa setiap hari, data resolusi menengah setiap 30 menit, data resolusi tinggi penerimaan secara langsung. "Dengan adanya Undang-Undang Antariksa yang baru menjadi data ini free of charge (gratis) untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tukasnya.

Perolehan data yang baik dan berkualitas, ujar Deputi bidang Pengindraan Jauh Lapan, Taufik Maulana, secara langsung dimasukkan dalam Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Namun, tidak semua data didapatkan dengan bersih karena tertutup awan. "Kalau tertutup awan kita harus mengulangi perekaman berikutnya," jelasnya.

Lapan juga berencana mengembangkan stasiun Bumi di Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, dilakukan pengembangan suatu piranti lunak seperti otomisasi dan proses paralel. mochamad ade maulidin

Sumber :
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/128782








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL