Kompetensi Utama

Layanan


Ekstensifikasi Wajib Pajak Manfaatkan Citra Satelit
Penulis : • Media : • 08 May 2013 • Dibaca : 31540 x ,

JAKARTA - Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk mendapatkan data awal ekstensifikasi wajib pajak dengan satelit.

MoU ditandatangani di Gedung Kantor Pusat Lapan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany dan Kepala Lapan Bambang S Tejasukmana.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Humas Ditjen Pajak, Chandra Budi, mengatakan MoU itu bertujuan mendapatkan data awal wajib pajak dan potensi wajib pajak baru.

“Data citra satelit bisa dimanfaatkan untuk penggalian potensi pajak,” tuturnya, kemarin.
Dengan citra satelit yang menggunakan resolusi tinggi, lanjut dia, bisa dipetakan bangunan, gedung atau perumahan sehingga membantu ekstensifikasi wajib pajak.
Jadi, kata dia, nanti bisa ketahui sebuah rumah dengan luas berapa, jenis bangunannya bagaimana, serta sudah terdata sebagai wajib pajak atau belum.

“Misalnya kita indentifikasi ada rumah seluas 400 meter persegi, kita data apakan sudah menjadi wajib pajak atau belum; teman-teman petugas pajak akan datang ke lokasi, mengecek; kalau sudah, apakan yang pajak dibayarkan sudah sesuai. Itu sebagai data awal saja, makin banyak data akan kian baik,” tambahnya.

Lapan, kata dia, akan mengajarkan kepada petugas Ditjen Pajak bagaimana cara membaca citra satelit tersebut.
Sementara itu, Ditjen Pajak menyatakan jumlah kasus tindak pidana perpajakan yang telah selesai diselidiki Ditjen Pajak dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) terus meningkat empat tahun terakhir.
Dalam rentang 2009 sampai 2012, ada 92 kasus yang masuk tahap penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan. Di antaranya, 69 kasus telah divonis pengadilan dengan putusan penjara dan denda pidana Rp 4,3 triliun.

Dalam keterangan persnya, Ditjen Pajak menyatakan tindak pidana bidang perpajakan didominasi kasus faktur pajak tidak sah (fiktif) dan bendaharawan. Pelaku terbanyak Wajib Pajak Badan 68 kasus, Wajib Pajak Bendaharawan 14 kasus, dan Wajib Pajak Orang Pribadi 10 orang.

Kasus Besar

Ada beberapa kasus besar di bidang perpajakan yang menonjol dan telah diselesaikan secara pidana. Salah satunya kasus faktur pajak fiktif Asian Agri yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.

Pada awalnya, kasus Asian Agri diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun akhirnya dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Kasus Asian Agri kini telah selesai diputus oleh Majelis Kasasi MA dengan putusan dua tahun penjara dan masa percobaan satu tahun, serta denda pidana lebih dari Rp 2,5 triliun.

Kasus besar lain yang telah divonis pengadilan selama empat tahun terakhir adalah kasus Sulasindo Niagatama dengan total kerugian negara lebih dari Rp 27 miliar, serta kasus pajak Sumber Tani Niaga dengan total kerugian negara hampir Rp 77 miliar.

Kasus pajak Sulasindo Niagatama telah divonis pengadilan dua tahun penjara dan denda pidana Rp 336 miliar. Kasus pajak Sumber Tani Niaga juga telah divonis pengadilan dengan hukuman dua tahun penjara dan denda pidana Rp 306 miliar lebih.

Adapun penerbit dan pengguna faktur pajak tidak sah (fiktif) akan diselidiki atas tindak pidana di bidang perpajakan. Sesuai dengan Pasal 39A UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pelaku kasus faktur pajak tidak sah dapat dituntut di pengadilan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit dua tahun dan paling lama enam tahun. (J10,dtc-29) (/)

Sumber :
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/08/224088/Ekstensifikasi-Wajib-Pajak-Manfaatkan-Citra-Satelit








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL