Kompetensi Utama

Layanan


Kegiatan Antariksa di Indonesia Sudah Punya Payung Hukum
Penulis : • Media : • 13 Nov 2013 • Dibaca : 41252 x ,

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegiatan keantariksaan memiliki manfaat yang besar di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembinaan NKRI, dan penguasaan teknologi.

Manfaat yang besar tersebut juga diikuti dengan adanya risiko seperti bahaya kegagalan peluncuran satelit dan roket, kemungkinan tabrakan akibat peluncuran, serta konflik antar negara akibat penggunaan slot orbit dan sampah antariksa.

Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat menjadi payung hukum kegiatan keantariksaan.

"Saat ini, Indonesia telah memiliki payung hukum tersebut dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. UU yang mulai berlaku pada 6 Agustus 2013 tersebut, menjadi wujud perlindungan bagi negara ini dalam berbagai kegiatan keantariksaan," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),Jasyanto dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/11/2013).

Menurutnya, kegiatan keantariksaan tersebut meliputi penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, dan peluncuran wahana antariksa seperti roket dan satelit.

"UU Keantariksaan sangat penting bagi Indonesia. Hal ini disebabkan, secara geografis, negara ini memiliki posisi yang strategis atau ideal untuk penyelenggaraan kegiatan keantariksaan," ujarnya.

Jasyanto menyebutkan, posisi ini mengakibatkan wilayah Indonesia diminati negara lain untuk kerja sama di bidang keantariksaan. UU ini akan menjadi pedoman dan aturan bagi pelaksanaan kerja sama tersebut untuk perlindungan terhadap kepentingan Indonesia.

Bukan hanya memiliki posisi ideal, Indonesia selama ini juga telah aktif dalam kegiatan keantariksaan. Partisipasi negara ini dalam bidang tersebut dimulai pada 1966 dengan pengoperasian Intelsat.

"Pada 1976, Indonesia memiliki dan mengoperasikan satelit SKSD Palapa yang dilanjutkan dengan Palapa A-B, C, Telkom 1 dan 2, Indostar, Garuda, dan Lapan-Tubsat," katanya.

Dirinya menjelaskan, selain memberi landasan dan kepastian hukum, UU Keantariksaan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelengaraan keantariksaan. Peraturan ini juga akan mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa.

Guna memberikan pengetahuan mengenai manfaat UU Keantariksaan bagi masyarakat, Lapan akan menyelenggarakan Sosialisasi UU Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Sumber :
http://www.tribunnews.com/iptek/2013/11/13/kegiatan-antariksa-di-indonesia-sudah-punya-payung-hukum








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL