Kompetensi Utama

Layanan


Sinkronisasi Kabinet Kerja, Lapan Bahas Rancangan Perpres
Penulis Berita : Renor/SE • Fotografer : Humas/Sgd • 17 Dec 2014 • Dibaca : 6273 x ,

Perwakilan Kemkumhan dan Lapan membahas RPerpres tentang Lapan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Lapan (RPerpres Lapan). RPerpres Lapan merupakan pelaksanaan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Kegiatan ini berlangsung di di ruang rapat Legiprudensi Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Selasa (16/12).

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melakukan proses harmonisasi di Kemenkumham sebelum RPerpres Lapan disampaikan kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55, ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada proses sebelumnya, RPerpres Lapan telah dibahas bersama dalam rapat antar kementerian/lembaga pada tanggal 29 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak MenPANRB.

Rapat pleno pembahasan RPerpres Lapan di Kemenkumham dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Pocut Eliza. Pembahasan diikuti oleh perwakilan dari KemPANRB, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Lapan diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi dan para pejabat Eselon II.

Materi RPerpres Lapan yang dibahas meliputi pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi unit Eselon I Lapan. Dalam RPerpres tersebut tidak terdapat penambahan struktur Eselon I meskipun terdapat penambahan tugas dan fungsi Lapan. Perubahan kelembagaan Lapan bertujuan untuk mengakomodasi amanat UU 21/2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Dari hasil pembahasan tidak terdapat perubahan perumusan RPerpres Lapan, hanya terdapat penyesuaian dengan perubahan kepemimpinan nasional. Selanjutnya, RPerpres tersebut akan dikirimkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri PANRB untuk proses penetapan oleh Presiden.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL