Kompetensi Utama

Layanan


Lapan Serahkan Data Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
Penulis Berita : Humas/Meg • Fotografer : Humas/Irwan • 15 Jan 2014 • Dibaca : 37208 x ,

Kepala Lapan (kiri) menyerahkan data penginderaan jauh resolusi tinggi dan penutup lahan tahunan wilayah Indonesia kepada BIG.

Lapan menyelenggarakan serah terima data penginderaan jauh resolusi tinggi dan penutup lahan tahunan wilayah Indonesia kepada tiga belas kementerian dan lembaga. Acara tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Dirgantara Lapan, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (15/1).

Penyerahan data penginderaan jauh kepada beberapa instansi pemerintah ini merupakan implementasi dari Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang penyediaan, penggunaan, pengendalian, pengolahan, dan distribusi data satelit penginderaan jauh. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari tugas Lapan yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2013 tentang antariksa.

Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Dr. Orbita Roswintiarti, dalam presentasinya mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang dan inpres tersebut, Lapan memiliki kewajiban untuk menyediakan data satelit beresolusi tinggi. Data tersebut berlisensi pemerintah Indonesia, dengan demikian, instansi pemerintah dapat memperoleh data tersebut di Lapan.

Orbita menjelaskan, data penginderaan jauh resolusi tinggi berlisensi pemerintah tersebut berasal dari satelit SPOT 5 dan SPOT 6. Data SPOT 5 memiliki resolusi 2,5 meter sedangkan data SPOT 6 memiliki resolusi 1,5 meter. Ia menambahkan, saat ini ketersediaan data kedua satelit tersebut telah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia.

Lapan juga memiliki data satelit Pleiades beresolusi 50 centimeter. Namun, lisensi data ini hanya untuk 10 lembaga pemerintah termasuk Lapan. “Data Pleiades belum bisa memperoleh lisensi pemerintah karena resolusinya sangat tinggi sehingga data yang dihasilkan sangat komersil,” ujar Orbita.

Dalam serah terima data tersebut, Kepala Lapan, Bambang S. Tejasukmana, mengatakan bahwa pemerintah memerintahkan Lapan untuk menyediakan data seluruh wilayah Indonesia. Dengan lisensi pemerintah tersebut artinya pemerintah membeli suatu data yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Tiga belas instansi yang menerima data penginderaan jauh beresolusi tinggi tersebut yaitu Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Badan Infromasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.


Your Comments
Jusman 2064 days ago
Kemajuan informasi spatial yg lebih baik..semoga kajian pengembangan wilayah semakin inovasi, perencanaan tata ruang semakin sinergis, akses data semakin mudah..

Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL