Kompetensi Utama

Layanan


UU ASN Tingkatkan Kualitas SDM Pemerintah
Penulis Berita : Humas/Meg • Fotografer : Humas/Meg • 11 Feb 2014 • Dibaca : 16392 x ,

Undang-undang Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan efisiensi birokrasi Indonesia.

Lapan bertekad menjadi center of excellence (pusat keunggulan). Untuk itu, Lapan harus memiliki kompetensi, sumber daya manusia yang berkualitas, bekerja sama dengan instansi lain, dan melaksanakan pelayanan publik. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Lapan, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, saat membuka sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (11/2).

Ia menjelaskan, undang-undang ASN akan menjadi dasar yang baik untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya undang-undang ini, para pegawai diharuskan memiliki target kerja dan pada akhir tahun kinerja mereka akan diukur. Dengan demikian, para pegawai akan memiliki gairah kerja.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa undang-undang ASN dibuat untuk meningkatkan daya saing bangsa di skala global. Untuk itu, Indonesia perlu mengurangi angka korupsi dan ketidakefisienan birokrasi pemerintah.

Setiawan mengatakan bahwa saat ini, peringkat efisiensi birokrasi pemerintah Indonesia masih berada di bawah China dan Filipina, padahal sebelumnya negara ini memiliki angka korupsi yang sangat tinggi. Guna mengatasi ini, pemerintah membuat strategi pengelolaan sumber daya manusia. Pada 2013, pemerintah mulai membuat aturan dengan undang-undang ASN, pada 2018 diharapkan birokrasi telah seluruhnya berbasis kinerja, dan pada 2025, Indonesia telah memiliki pemerintahan yang dinamis dan pengembangan potensi human capital. Dengan demikain, akan terciptak birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Dalam undang-undang ASN, terdapat dua jenis pegawai pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setiawan menjelaskan, PNS merupakan pegawai yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) sedangkan PPPK merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Seluruh seleksi PNS dan PPPK akan dilakukan secara terbuka untuk menutup celah terjadinya kecurangan. “Dengan sistem seleksi pegawai yang terbuka, maka kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah akan meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pengikat pemersatu bangsa. Di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kesejahteraan pegawai. Dengan adanya undang-undang ini, kesejahteraan akan dihitung berdasarkan kinerja lembaga, kinerja individu, dan risiko kerja.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL