Kompetensi Utama

Layanan


Lapan Raih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Penulis Berita : Humas/Sdy-MN • Fotografer : Humas/MN • 18 Jul 2014 • Dibaca : 9690 x ,

Perwakilan instansi yang menerima predikat kepatuhan standar pelayanan publik.

Lapan memperoleh predikat kepatuhan standar pelayanan publik dari lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI. Predikat tersebut diberikan kepada Unit Layanan Data Penginderaan Jauh untuk Informasi Berbasis Citra Penginderaan Jauh. Berdasarkan surat Ketua Ombudsman Nomor 653/ORI-Srt/VII/2014, Lapan meraih predikat kepatuhan tinggi dengan nilai 915. Predikat kepatuhan tersebut diterima oleh Sekretaris Utama Lapan, Ignatius Loyola Arisdiyo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7).

Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemberian predikat kepatuhan ini merupakan bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. “Sudah saatnya birokrasi kita turun tangan untuk menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik” ia mengatakan.

Penganugerahan ini sekaligus juga untuk memperingati lima tahun lahirnya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Predikat kepatuhan standar pelayanan publik tersebut diberikan kepada 78 instansi pemerintah. Para penerima penghargaan tersebut terdiri atas 17 Kementerian, 12 Lembaga Negara, 21 Pemerintah Provinsi, dan 26 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penganugerahan kepatuhan ini dilihat berdasarkan upaya instansi dalam memenuhi komponen standar pelayanan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa unit pelayanan harus menyampaikan informasi antara lain mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan, dan biaya.

Sejak 2013 Ombudsman melakukan observasi kepatuhan pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik masih rendah, yaitu rata-rata 22,2% untuk Kementerian, 27% untuk Lembaga Negara dan Pemerintahan, dan 10,5 % untuk Pemerintah Daerah.

Kemudian, pada 2014 Ombudsman memberikan pendampingan di sejumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasilnya 452 unit pelayanan di 78 instansi pemerintah masuk dalam kategori kepatuhan tinggi.





Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL