Kompetensi Utama

Layanan


Dukung BP REDD+, Lapan Sediakan Data Penginderaan Jauh
Penulis Berita : Humas/Meg • Fotografer : Humas/Meg • 11 Sep 2014 • Dibaca : 46209 x ,

Kepala Lapan (kiri) menyerahkan citra penginderaan jauh kondisi hutan Indonesia kepada Kepala BP REDD+.

Bumi memiliki berbagai permasalahan, salah satunya terkait emisi yang erat hubungannya dengan perubahan iklim. Emisi bukan hanya menjadi permasalahan nasional, melainkan juga internasional. Untuk itu, berbagai instansi, termasuk Lapan, harus berkontribusi dalam upaya mengatasinya.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Lapan, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, saat penandatanganan nota kesepahaman antara Lapan dengan Badan Pengelola Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut (BP REDD+). Kedua instansi sepakat untuk bekerja sama dalam rangka pemantauan hutan dan gambut untuk pusat penyajian informasi dan penerapan MRV (Measurement, Reporting, Verification) REDD+ di Indonesia. Naskah kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kepala Lapan dan Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo di Kantor BP REDD+, Gedung Mayapada II, Jakarta, Rabu (10/9).

Kepala Lapan melanjutkan, dalam kerja sama ini, Lapan berkontribusi dalam memberikan data yang lengkap dan komprehensif mengenai bumi. “Dengan menggunakan penginderaan jauh, kita dapat mengetahui besar kerusakan, memverifikasikannya, dan melaporkannya. Data penginderaan jauh tersebut akan dapat memberikan manfaat luar biasa bukan hanya dalam memantau kerusakan, melainkan juga mengurangi dampak, dan memberikan saran untuk mengatasinya,” ujarnya.

Menurut Kepala Lapan, untuk melaksanakan MRV, metode yang paling baik adalah dengan menggunakan satelit penginderaan jauh. Lapan memiliki citra penginderaan jauh dengan berbagai resolusi mulai dari yang rendah, menengah, hingga tinggi. Hanya saja, terkadang terdapat kendala awan sehingga citra bumi tidak diperoleh.

“Meskipun demikian, saat ini, Lapan telah memiliki solusinya, yaitu dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau Lapan Surveillance UAV (LSU). Pesawat ini dapat memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang mengalami gangguan awan atau yang citranya tidak diperoleh secara tepat.,” ia menambahkan.

Kerja sama ini bertujuan untuk bersinerginya kedua instansi dalam mewujudkan pemanfaatan data dan teknologi satelit penginderaan jauh untuk pelaksanaan REDD+ dan pembangunan berbasis lahan terkait berdasarkan prinsip keterbukaan, kemudahan akses informasi untuk masyarakat umum. Selain untuk memastikan terwujudnya penurunan deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut, kerja sama ini juga akan mendorong konservasi hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta rehabilitasi hutan, dan lahan hutan yang rusak.

“Kerja sama dengan BP REDD+ ini akan menjadi pendorong bagi Lapan untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Apalagi, kini terdapat Undang-undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang menjadi pijakan kuat bagi Lapan dalam penyelenggaraan keantariksaan, termasuk penyediaan data penginderaan jauh,” ia menambahkan.

Senada dengan Kepala Lapan, Kepala BP REDD+ menyatakan bahwa kerja sama kedua pihak sangat diperlukan. Hal ini disebabkan, bila program REDD+ ingin terlaksana dengan baik, maka harus menggunakan penginderaan jauh. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas lokasi dan koordinat daerah yang rusak.

Heru melanjutkan, kerja sama dengan Lapan telah dimulai pada 2010 saat BP REDD+ berupa satuan tugas. “Nota kesepahaman ini merupakan pengejawantahan detail kerja sama yang awalnya untuk membangun kapasitas kedua instansi, saat ini meningkat untuk mengimplementasikan kapasitas tersebut,” ia mengatakan.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL