Kompetensi Utama

Layanan


Lapan Berupaya Bangun Negeri Tanpa Unsur Korupsi dan Gratifikasi
Penulis Berita : Humas/Fau • Fotografer : Inspektorat • 27 Apr 2015 • Dibaca : 1408 x ,

Pembicara dari KPK memaparkan mengenai aturan gratifikasi.

Lapan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan sosialisasi mengenai gratifikasi kepada pejabat struktural dan perwakilan fungsional pegawai Lapan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Balai Pertemuan Dirgantara Lapan, Rawamangun, Jakarta, Senin, (27/2015). Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Lapan. Tujuannya yaitu untuk upaya penguatan, pengawasan, dan pencegahan atau pemberantasan Korupsi.

Sekretaris Utama Lapan, IL Arisdiyo, saat membuka acara, mengatakan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan para pejabat dan pegawai memahami tentang gratifikasi. Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan upaya Lapan menuju wilayah bebas korupsi yang akan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pegawai Lapan.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Pencegahan Korupsi KPK, Sugiarto, menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintah di Lapan harus meningkatkan rasa nasionalisme dalam membangun negeri tanpa unsur korupsi dan gratifikasi. Ia mengatakan bahwa gratifikasi berarti setiap pemberian terkait dengan pelayanan atau jabatan. Bahkan, pemberian hadiah seperti dalam pernikahan, sunatan, atau haul diatur dengan batas maksimal satu juta rupiah. “Jika lebih dari nilai tersebut, maka termasuk gratifikasi,” ujarnya.

Namun, ada pula gratifikasi yang tak perlu dilaporkan. Sugiarto mengatakan, gratifikasi semacam itu yakni yang diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, atau poin reward, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Gratifikasi lainnya yang diizinkan yaitu yang diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Sebaliknya, apapun yang diperoleh berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi atau kedinasan adalah gratifikasi.

Untuk menghindari gratifikasi tersebut, Inspektur Lapan, Ratih Pratiwi menyarankan agar para pejabat dan pegawai menolak jika ada yang memberikan sesuatu. “Jika tidak bisa ditolak, maka diterima namun harus dilaporkan kepada KPK,” ujarnya. Ia pun mengingatkan kembali mengenai pentingnya para pejabat dan pegawai memahami risiko yang dihadapi jika menerima gratifikasi.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL