Kompetensi Utama

Layanan


Menjawab Tantangan Pelayanan Publik, LAPAN Gelar Workshop Strategi Pelayanan Informasi
Penulis Berita : Humas/EN • Fotografer : Dok. Biro Umum • 11 Sep 2015 • Dibaca : 5179 x ,

Kepala Biro KSH Agus Hidayat (paling kanan) saat memberi pemaparan dalam workshop PPID di Bandung, pada Kamis (10/9).

Sebagai lembaga negara, LAPAN memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi dan atau menerbitkan informasi berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, mereka wajib membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. 

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan PPID di lingkungannya, Biro Umum LAPAN menyelenggarakan workshop strategi pelayanan informasi. Kegiatan ini diikuti oleh 23 orang PPID dari seluruh satuan kerja LAPAN dan berlangsung di Bandung pada Kamis-Jumat (10-11/9). Sekretaris Utama LAPAN I.L. Arisdiyo hadir dan meresmikan workshop tersebut. 

Menurut Arisdiyo, workshop ini sangat penting dan harus sering dilaksanakan mengingat pentingnya pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik dengan baik. Ia berharap workshop ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan PPID LAPAN. Kemudian, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Agus Hidayat dalam paparannya menekankan pentingnya mengubah persepsi masyarakat yang cenderung negatif atas pelayanan publik instansi pemerintah. 

“Kita harus dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, untuk itu kita harus bisa menjawab tantangan itu. Kita harus bisa memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Agus. 

Mengingat pada kebijakan Kepala LAPAN bahwa semua satuan kerja harus menyediakan data dan informasi tentang LAPAN yang dapat di akses oleh masyarakat, Agus menekankan pelayanan merupakan tolak ukur kinerja untuk penilaian dalam reformasi birokrasi. “Kalau bisa dibuka kenapa harus ditutup-tutupi. Ini artinya semua informasi harus bisa di akses oleh pengguna informasi,” Agus menegaskan.

Dalam workshop ini, peserta akan menerima materi komprehensif mengenai UU KIP oleh Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat Dan Satriana. Peserta juga dibekali strategi mengantisipasi asimetris informasi, sengketa informasi dan merancang produk media informasi bagi publik. Tak lupa, peserta juga diberi pembekalan berupa studi kasus dan simulasi bagaimana menyelesaikan sengketa informasi publik. 



Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL