Kompetensi Utama

Layanan


Mencari Titik Temu Kriteria Hilal
Penulis : Andi Nur Aminah • Media : Republika.co.id • 15 Sep 2015 • Dibaca : 13688 x ,

Bentuknya melengkung dan nyaris hanya berupa garis tipis. Ia bernama hilal. Sejatinya, ia adalah bulan sabit muda. Keberadaannya menjadi krusial karena menentukan momen hari besar dan ritual ibadah umat Islam. Ia menjadi penentu awal masuknya bulan baru dalam kalender Qomariyah.

Pengguna metode ruqyat mensyaratkan penampakannya, baik dengan mata telanjang atau dengan alat bantu. Sementara, pengguna metode hisab mengakuinya ada dengan perhitungan astronomis.

Perbedaan pandangan antara hisab dan ruqyat kerap menjadi polemik di masyarakat Islam. Ini karena dalam praktik beribadah seorang Muslim disyaratkan menunaikan sejumlah ibadah dalam momen-momen khusus. Alhasil, jelang awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, hilal menjadi buah bibir.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaludin menyatakan, saat ini masih sulit mencari titik temu antara metode hisab dan ruqyat. "Masalah utama adalah masalah kriteria. Ini masih sulit untuk dipertemukan," ujar Thomas, ketika dihubungi Republika, beberapa waktu lalu.

Thomas mengakui, saat ini terus terjadi pertemuan yang melibatkan LAPAN dan difasilitasi oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, tetap saja belum ada kesepakatan. Tapi, sedikit demi sedikit terus diupayakan," kata Thomas.

Thomas menyatakan terdapat parameter-parameter imkanur ruqyat yang bisa menjadi titik temu dalam mempersatukan metode hisab dan ruqyat. Seperti telah diketahui, dua metode ini kerap menimbulkan perbedaan pelaksanaan hari raya besar umat Islam, terutama ketika posisi hilal berada dalam posisi kritis.

"Ada dua parameter kriteria imkanur ruqyat atau visibilitas hilal. Ini salah satu yang bisa diupayakan agar menjadi titik temu dalam penyatuan kriteria hilal meski tidak menutup kemungkinan ada sumbangan pemikiran lain," ujar Thomas.

Parameter pertama, Thomas menyebut, terkait fisik hilal. Secara umum, dunia astronomi biasanya menggunakan acuan elongasi atau jarak bulan dan matahari serta umur hilal. Sementara parameter kedua, yakni gangguan cahaya syafaq atau cahaya yang terlihat ketika matahari terbenam.

Thomas mengatakan, berdasarkan data astronomi secara umum, elongasi bulan dan matahari minimal 6,4 derajat agar hilal bisa tampak. Menurutnya, kalau terlalu dekat dengan matahari, mata manusia dan bantuan alat sekali pun tidak bisa melihat bulan sabit.

Kemudian, dengan mengacu pada data astronomi, Thomas menyampaikan, ketinggian bulan minimal tiga derajat di atas ufuk untuk bisa terlihat. Thomas menekankan, data-data tersebut berdasarkan kajian astronomi yang tidak hanya digunakan Indonesia tapi internasional.

Artinya, jika bulan berada pada ketinggian kurang dari tiga derajat maka hilal diragukan terlihat karena dikalahkan cahaya syafaq. "Jadi kalau ada yang mengaku melihat hilal maka sangat mungkin dia keliru dengan objek lain atau hanya persepsi pribadinya," ujar Thomas.

Pemerintah berupaya menyudahi polemik ini dengan mendorong adanya penyatuan kalender Hijriyah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Machasin mengaku pihaknya terus berupaya, namun memang belum bisa mewujudkan kesamaan pandangan, terutama dalam waktu dekat. "Kami terus berusaha, tapi karena sampai saat ini belum terwujud, ya tidak bisa dipaksakan," ujar Machasin.

Machasin mengaku pembicaraan mengenai upaya penyatuan terus dilakukan dengan melibatkan ormas-ormas Islam. Persoalannya, terang Machasin, masing-masing ormas berpegang pada mazhabnya sendiri-sendiri dan masih sulit disatukan.

Dia menyatakan, pihaknya sudah menginisiasi upaya ini dengan menunjuk MUI menjadi tuan rumah saat Musyawarah Nasional MUI. Seluruh ormas Islam dan ahli astronomi pakar ilmu keislaman diajak untuk duduk bersama. Tapi, pertemuan itu ternyata belum juga menghasilkan kesepakatan.

Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas menjelaskan, pada saat munas tersebut, para ulama berniat meluncurkan fatwa terkait penanggalan qomariyah. Akan tetapi, dalam pembahasan itu ternyata banyak hal yang belum disepakati. Salah satunya, kata Yunahar, yakni dasar ilmiah kriteria dua derajat yang digunakan dalam metode imkanur ruqyat yang disepakati pemerintah.

"Dari sana lantas direkomendasikan agar MUI membentuk tim yang terdiri dari ahli fikih dan ahli astronomi untuk mendiskusikan lebih lanjut kriteria awal penanggalan qomariyah," ujarnya kepada Republika, Kamis (10/9).

Yunahar menyebut tim dibentuk untuk mewujudkan satu kalender Hijriyah yang bisa disepakati bersama. Untuk itu, ada kesepakatan kriteria sebagai acuan semua pihak. Lebih lanjut lagi, jika terwujud kesepakatan maka sudah tidak perlu lagi ada sidang itsbat.

Yunahar sendiri belum bisa memprediksi waktu tercapainya kesepakatan seluruh ormas dalam penentuan kalender Hijriyah. "Mudah-mudahan dengan banyak dialog bisa diraih titik temunya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Slamet Effendy Yusuf menilai isu penyatuan kalender Hijriyah di Indonesia tidak akan mencapai titik temu jika masih ada ego kelompok. Menurut Slamet, hal itu membuat seluruh ormas, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belum bisa bersepakat dalam mencari metode penentuan awal bulan Hijriyah.

"Kalau masih ada ego maka akan selalu ada upaya mencari dalil pembenaran dari kelompok tertentu, baik NU maupun Muhammadiyah," ujar Slamet.

Slamet mendorong pembahasan-pembahasan yang intens untuk mencari titik temu penggabungan metode tersebut. Menurutnya, jika dua ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU berjiwa besar maka polemik ini bisa cepat selesai.

Sedangkan, Sekretaris Umum Persatuan Islam (Persis) Irfan Safruddin mendorong pemerintah mengambil inisiatif menjadi yang terdepan dalam menyampaikan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriyah.

Menurutnya, ormas Islam di Indonesia itu tidak punya dana cukup untuk melakukan penelitian astronomi yang menelan biaya besar. "Yang punya dana itu pemerintah dengan LAPAN dan observatorium-observatorium," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berharap pemerintah mendorong masyarakat agar memiliki iklim keberagamaan yang toleran, mandiri, dan terbuka. Hal ini penting agar masyarakat tidak takut berbeda pendapat. Menurut Mu'ti, umat perlu dibimbing untuk beragama secara mandiri ketimbang secara patronase, apalagi diarahkan pada penyeragaman.

Menurut Mu'ti, persatuan Islam bukan berarti penyeragaman Islam. Ia mengatakan, persatuan Islam adalah perasaan terikat antara satu dengan yang lain meski berbeda-beda. "Persatuan itu ada karena ada perbedaan," ujarnya.

Sumber :
http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/09/14/nunko7-mencari-titik-temu-kriteria-hilal








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL