Kompetensi Utama

Layanan


Menkominfo dan Menteri PAN & RB Ingatkan Pentingnya Government Public Relations
Penulis Berita : Humas/SA • Fotografer : Humas/SA • 14 Sep 2015 • Dibaca : 4695 x ,

Menkominfo Rudiantara dan Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi saat hadir dalam forum Bakohumas di Kantor Kementerian PAN & RB, Jakarta, Rabu (15/9).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau jajaran humas di seluruh instansi pemerintah agar membantu sosialisasi dan diseminasi kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk paket Kebijakan Ekonomi tahap I yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September lalu. Menurut Rudiantara, kebijakan tersebut bersifat strategis karena merespons kondisi perekonomian saat ini. Meskipun tupoksi setiap instansi berbeda, ia berharap humas seluruh instansi menjalankan fungsi government public relations. 

“Government public relations didalamnya perwakilan humas semua kementerian/ lembaga yang tugasnya adalah menyiapkan narasi tunggal dalam arti pesannya tunggal yang harus bisa diterima oleh semua stakeholder menggunakan media-media yang kita kontrol,” Rudiantara berujar. Lebih lanjut, ia berharap masing-masing instansi pemerintah menyisihkan sebagian kecil kapasitas websitenya untuk diisi materi yang akan dikembangkan bersama-sama untuk kepentingan pemerintah. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi saat meresmikan forum tematik Bakohumas di kantor Kemenpanrb, Jakarta, Rabu (15/9). Menurut Yuddy, selain memahami persoalan-persoalan kementerian/ lembaganya, humas juga merupakan bagian yang integral dari sistem pemerintahan dan harus mengetahui hal-hal makro yang menjadi kebijakan pemerintah. 

“Humas menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang baik dan benar, informasi yang menyadarkan masyarakat, informasi yang membukakan pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk menciptakan stabilitas nasional. Dan memberikan dukungan bagi program-program pembangunan pemerintah,” jelas Yuddy.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres tersebut dibuat dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Dalam Inpres, Kemkominfo bertugas sebagai penyusun narasi tunggal dan melakukan perencanaan, penyiapan dan koordinasi agenda setting pemerintah. 

Tanpa mengesampingkan media massa sebagai mitra pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, agenda setting pemerintah berperan dalam mengimbangi agenda setting media massa yang cenderung kritis terharap pemerintah. Harapannya, opini publik atas pemerintah tidak hanya didominasi oleh informasi dari media massa tetapi juga dari informasi government public relations.
Kemkominfo tengah menyusun peraturan turunan dari Inpres tersebut yang didalamnya akan mengatur tentang pembentukan pejabat pengelola komunikasi publik (PPKP) dan sistem informasi komunikasi publik (SIKP). 

Acara Forum Tematik Bakohumas kali ini mengangkat tema, “Peran Humas dalam Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi”. Selain dihadiri oleh Menkominfo dan Menteri PAN dan RB, turut hadir para pejabat pemangku unit kehumasan di Kementerian dan Lembaga.


Ilustrasi Inpres 9/ 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik


Ilustrasi Alur Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik


Tampilan dan alamat sementara Sistem Informasi Komunikasi Publik (SIKP)


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL