Kompetensi Utama

Layanan


Menuju Zona Integritas Bebas Korupsi, LAPAN Buat Aplikasi Survei Indeks Persepsi Korupsi secara Online
Penulis Berita : Humas/SA • Fotografer : Humas/SA • 17 Sep 2015 • Dibaca : 2800 x ,

Tampilan aplikasi survei IPK berbasis web.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan indikator penilaian dalam reformasi birokrasi. Aspek penilaian tersebut termasuk persepsi korupsi terhadap kinerja instansi yang ditujukan untuk publik eksternal instansi. Mengingat hal tersebut, LAPAN membuat aplikasi survei indeks persepsi korupsi (IPK) berbasis web dan dapat diakses secara online.

Aplikasi ini merupakan upaya LAPAN mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Sosialisasi aplikasi survei IPK tersebut berlangsung di Kantor Pusat LAPAN, Jakarta, pada Rabu (16/9). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan setiap unit kerja LAPAN. Sekretaris Utama LAPAN, I.L. Arisdiyo, dalam sambutan pada acara tersebut, berharap agar survei IPK segera dilaksanakan kepada para stakeholder LAPAN.

Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Devi Anantha mengatakan bahwa dari penilaian total hasil reformasi birokrasi, sebanyak 40 persen nilai persepsi korupsi tersebut berbobot 15 persen. Ia menjelaskan bahwa survei IPK ditujukan terutama kepada publik eksternal instansi untuk menjaga objektivitas.

Survei IPK bisa diakses pada www.lapan.go.id dan mengklik banner bertuliskan Reformasi Birokrasi (RB). Survei ini juga dapat diakses langsung dengan menuliskan alamat url www.rb.lapan.go.id/page/ipk.lpn. Untuk mengikuti survei ini, responden harus mengisi data diri terlebih dahulu. Setelah itu, responden dapat menjawab paket pertanyaan terkait persepsi korupsi secara umum.

Penguatan Pengawasan Internal

Dalam sosialisasi tersebut, Devi Anantha juga menghimbau LAPAN untuk terus menjalankan fungsi pengawasan internal. Menurutnya, terdapat beberapa area perubahan menuju WBK dan WBBM antara lain penguatan pengawasan. “Proses audit itu mudah, yang sulit itu mewujudkan pengawasan internal,” kata Devi.

Ia menambahkan, dalam penguatan pengawasan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh instansi yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Lebih jauh, ia mengimbau untuk mengubah paradigma reformasi birokrasi berbasis dokumen (document based) menjadi reformasi birokrasi berorientasi masyarakat (public oriented).

“Yang seharusnya menilai keberhasilan reformasi birokrasi adalah masyarakat. Semakin banyak manfaat lembaga yang dirasakan oleh masyarakat, semakin berhasil reformasi birokrasinya,” Devi menjelaskan.



Perwakilan dari unit kerja LAPAN mengikuti sosialisasi aplikasi survei IPK.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL