Kompetensi Utama

Layanan


Data Penginderaan Jauh Dukung Kemandirian Pemerintah Daerah
09 Nov 2015 • Dibaca : 32478 x ,

Kemandirian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perlu dukungan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh mampu melayani kebutuhan pemerintah daerah dalam pemantauan kondisi sumber daya alam dan lingkungan. Indonesia melalui LAPAN menuju kemandirian di bidang keantariksaan sesuai dengan amanat Undang-undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya satelit LAPAN-A2 untuk pemantauan Indonesia. Demikian juga dengan program pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) dan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN). Kedua program tersebut bertujuan untuk menuju LAPAN yang unggul dan mandiri.

Pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang Undang No 9 Tahun 2015. Dalam mewujudkan kemandirian tersebut perlu dukungan data dan informasi terkini mengenai potensi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang tepat guna dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk keuntungan masyarakat setempat.

Selain untuk menyusun kebijakan untuk pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan, penginderaan jauh juga membantu pemerintah daerah dalam mitigasi bencana. Contohnya yaitu kebakaran hutan atau lahan, seperti yang terjadi di Indonesia beberapa bulan terakhir, sangat mungkin untuk dipantau. Kemunculan hotspot (titik panas) yang mengindikasikan kebakaran hutan dapat terdeteksi selama 24 jam. Bahkan, luas area dan lokasi yang terbakar juga dapat diperkirakan. Estimasi ini berdasarkan hasil pemantauan dengan menggunakan data satelit penginderaan jauh. Berdasarkan data penginderaan jauh tersebut, diketahui bahwa 30 persen area yang terbakar merupakan hutan gambut. Data satelit penginderaan jauh juga dapat memberikan informasi sebaran area yang terbakar secara detail dan cepat.

Selain untuk membantu dalam penanganan bencana, penginderaan jauh juga sangat bermanfaat dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang secara menyeluruh, yang kerap menjadi permasalahan di berbagai daerah. Peran data satelit dalam memberikan informasi terbaru kondisi wilayah administrasi pemerintah daerah akan memudahkan pemerintah daerah dalam menata ruang wilayahnya. Sesuai dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2012, LAPAN wajib menyediakan data penginderaan jauh untuk kebutuhan seluruh instansi pemerintah. Undang Undang dan Inpres ini juga mengamanatkan pengadaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi secara satu pintu oleh LAPAN. Hal ini akan meningkatkan efisiensi anggaran negara untuk pengadaan citra.

Untuk mendiskusikan mengenai hasil pemanfaatan penginderaan jauh, LAPAN akan menyelenggarakan Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015. Kegiatan ini berlangsung pada 11 hingga 12 November 2015 di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Seminar bertujuan agar para pemangku kebijakan mengetahui kemampuan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi penginderaan jauh dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL