Kompetensi Utama

Layanan


Data Satelit Penginderaan Jauh Bantu Pembangunan Daerah
10 Nov 2015 • Dibaca : 35494 x ,

Saat ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola wilayahnya sendiri secara mandiri. Dengan demikian, daerah dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut selaras dengan salah satu agenda prioritas Nawacita Pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Upaya untuk mewujudkan kemandirian daerh tentunya perlu didukung oleh data dan informasi terkini terkait potensi daerah yang ada. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang tepat guna dalam memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk keuntungan masyarakat setempat. Informasi ini dapat diperoleh melalui teknologi dan data penginderaan jauh.

Ilmu pengetahuan dan teknologi penginderaan jauh saat ini telah banyak berkontribusi dalam mendukung program nasional. Kontribusi tersebut dalam bentuk data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanggulangan bencana alam, pelestarian lingkungan, tata ruang, serta pertahanan dan keamanan.

Selama ini, LAPAN telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dalam pemanfaatan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan. Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2012, LAPAN wajib menyediakan citra penginderaan jauh untuk kebutuhan seluruh instansi pemerintah. Undang-undang dan Inpres ini juga mengamanatkan pengadaan citra satelit penginderaan jauh resolusi tinggi secara satu pintu oleh LAPAN menggunakan lisensi pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dalam hal pengadaan citra. Penyediaan citra satelit ini juga merupakan bentuk layanan LAPAN yang dalam menyediakan data secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Untuk mendiskusikan mengenai hasil pemanfaatan penginderaan jauh, LAPAN akan menyelenggarakan Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015. Kegiatan ini berlangsung pada 11 hingga 12 November 2015 di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Seminar bertujuan agar para pemangku kepentingan mengetahui perkembangan terkini kemampuan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi penginderaan jauh dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Acara ini akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan antara lain dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BIG, BPN, BNPB, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gadjah Mada.








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL