Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Konsolidasi Guna Tercapainya Integritas, Efektivitas, dan Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa
Penulis Berita : Humas/And • Fotografer : Humas/And • 23 Feb 2016 • Dibaca : 2518 x ,

Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum membuka rapat koordinasi.

Berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa LAPAN masih terjadi. Untuk itu, Unit Layanan Pengadaan (ULP) LAPAN menyelenggarakan rapat koordinasi guna menampung sumbang saran terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Rapat koordinasi ini berlangsung Selasa (23/02), di Balai Pertemuan Dirgantara, Kantor LAPAN Pusat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengelola keuangan seluruh satuan kerja LAPAN.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Christianus R. Dewanto. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi terhadap pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan LAPAN, agar tercapai peningkatan integritas, efektivitas, dan efisiensi proses pelaksanaannya sesuai dengan tata nilai pengadaan,” ungkapnya.

Kepala Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara (LPBMN), Arywarti Marganingsih mengawali paparan dengan menjelaskan berbagai permasalahan yang masih sering dialami oleh para pengelola keuangan LAPAN dalam melakukan pengadaan barang/jasa, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, sampai dengan tahap pelaksanaan.

Menurutnya, masih banyak kekeliruan terjadi sehingga menghambat proses pengadaan bahkan bisa sampai menyebabkan kegagalan, seperti pemaketan pekerjaan yang tidak sesuai, inkonsistensi Rencana Umum Pengadaan (RUP), keterbatasan pengetahuan tentang spesifikasi teknis, perbedaan pendapat dalam menetapkan pemenang, bahkan sampai dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memahami dan menguasai tugasnya.

Dalam hal ini, Kepala LPBMN juga mengupas kondisi proses pelaksanaan lelang di beberapa satuan kerja LAPAN, agar narasumber yang hadir dapat mencermati kekurangannya untuk perbaikan proses pelaksanaan di masa mendatang.

Rapat ini menghadirkan konsultan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagaimana yang disampaikan Kepala Subbagian Hukum LKPP, Sari Melani, kunci dari suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah perencanaan.

“Jika perencanaan dilakukan dengan bagus, maka hasil dari proses pengadaan pun juga baik, 80% cenderung berhasil,” ia menegaskan. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta soal pengadaan barang/jasa, Sari mengulas kembali serba-serbi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Untuk itu, peran RUP sangat strategis sebagai acuan sehingga harus dapat menyajikan informasi yang lengkap terkait lingkup kerja SDM, waktu, mutu, biaya, dan manfaat pengadaan.

Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membangun sistem melalui e-government, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, dan e-audit. Kemudian, menanggapi keluhan LAPAN dengan berbagai permasalahan pelaksanaan pengadaan, Sari memperdalam pembahasan terkait kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemaketan. Seperti halnya, mengelompokkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah, menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat dan jenisnya bisa dipisah, memecah paket untuk menghindari lelang, dan menentukan prosedur yang diskriminatif serta tidak obyektif.

Berbicara mengenai penyedia, di Indonesia memang masih terbatas jumlah penyedia, sampai saat ini prosentasenya hanya mencapai 2%. Hal ini sangat berpengaruh dalam menciptakan kompetisi yang baik dalam pelaksanaan pengadaan. Padahal, untuk takaran negara maju, jumlah penyedia bisa mencapai 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Kasus seperti ini juga sebagai salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan dalam menciptakan kelancaran proses pengadaan.

Dr. Hermawan dari LKPP menambahkan wawasan terkait sistem monitoring untuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Aplikasi ini dikenalkan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat elektronik. Pada sesi pemaparan juga menghadirkan pembicara LAPAN, yaitu Kepala Bidang Sistem Informasi, Suwardi, dan Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Ade Gunawan.

Di akhir pemaparan, Inspektur LAPAN, Ratih Pratiwi menjelaskan tentang peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di LAPAN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, dengan melakukan pengawalan salah satunya menggunakan metode probity audit, yaitu meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas laporan audit berdasarkan peraturan dan prosedur yang ada dan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pertemuan ini diharapkan sebagai media pencerahan bagi para pengelola keuangan LAPAN. Tujuannya, agar dapat meningkatkan kapasitasnya melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan lebih baik. Inspektur menyimpulkan, “Agar tidak terjadi kesulitan dalam melaksanakan pengadaan, kami berharap para pengelola keuangan di satuan kerja berkoordinasi dengan inspektorat.”


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL