LAPAN dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerja sama. Kedua instansi sepakat bekerja sama dalam pemanfaatan teknologi, data, dan informasi penginderaan jauh untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Naskah ditandatangani oleh Kepala biro Kerja Sama, Humas, dan Umum, (KSHU) Christianus R. Dewanto, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda, Ratna Dewajati. Penandatanganan berlangsung di kantor Bappeda Jawa Tengah, Semarang, Rabu (24/2).

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup penyediaan citra satelit penginderaan jauh secara periodik serta pemanfaatannya untuk bahan pendukung perencanaan pembangunan. Kemudian, kedua instansi juga sepakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan data citra satelit penginderaan jauh untuk perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Biro KSHU, dalam sambutannya mengatakan, LAPAN memiliki bank data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN terdiri dari beragam resolusi, mulai yang rendah hingga tinggi.

Data satelit beresolusi rendah seperti Modis dan NOAA dimanfaatkan antara lain untuk kebutuhan pemantauan iklim dan cuaca. Data satelit beresolusi menengah seperti Landat digunakan antara lain untuk kebutuhan pertanian dan perikanan. Sementara itu, data satelit beresolusi tinggi, SPOT 6 dan 7 digunakan untuk kebutuhan perencanaan detail tata ruang dan infrastruktur.

Chris melanjutkan, LAPAN juha memiliki Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN). Sistem ini diawali dari Jawa Tengah. Sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemantauan fase pertumbuhan padi, kekeringan, banjir, irigasi, deforestasi, dan Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI). Ia berharap data-data satelit tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia.

Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengatakan, data penginderaan jauh merupaka informasi strategis bagi perencanaan pembangunan. Data tersebut dapat digunakan untuk pemantaua pesisir dan laut serta segara anakan.

Ratna menjelaskan, saat ini fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2017 yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kemiskinan.

Dalam acara penandatanganan ini juga dilaksanakan sosialisasi mengenai pemanfaatan data penginderaan jauh untuk perencanaan pembangunan daerah. Sosialisasi diikuti oleh Bappeda Surakarta, Dirjen Pajak, Dinas Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana, Peta Laut, Kebumen, Klaten, Temanggung, karanganyar, Kendal,Cilacap, Pekalongan.