Kompetensi Utama

Layanan


SOP, Panduan Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga
Penulis Berita : Humas/And • Fotografer : Humas/And • 31 May 2016 • Dibaca : 3107 x ,

Suasana Bimbingan Teknis Penyusunan SOP LAPAN

Salah satu unsur perbaikan kinerja suatu instansi adalah memperbaiki proses atau prosedur kinerjanya. Untuk itu, pejabat pemerintah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pengambilan keputusan. SOP tidak hanya disusun dan hanya sebagai dokumen yang tersimpan saja, namun dilaksanakan secara efektif dan efisien, sebagai panduan dalam upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja instansinya. 

Topik tersebut menjadi bahasan yang hangat dalam pembukaan acara bimbingan teknis penyusunan SOP LAPAN, Selasa (31/05), di Balai Pertemuan Dirgantara, Kantor LAPAN Pusat, Jakarta. Materi kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut dihadiri oleh para perwakilan dari seluruh satuan kerja (satker) LAPAN. Mereka menyimak panduan dan tips dalam menyusun SOP, yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Adrinal Tanjung. Selanjutnya, teknis bimbingan dipandu oleh Tri Handoko.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum LAPAN, Anie Retnowati, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyusun standar yang sama terhadap seluruh SOP yang dibangun di LAPAN. Adapun penyusunan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pan & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah. SOP itu sendiri disusun sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi setiap unit pada instansi terkait.

Sejauh ini, LAPAN telah memiliki sejumlah 1500 SOP dari seluruh satker LAPAN. “Data tersebut kami peroleh dari kuesioner yang kami sebar di awal februari, yang akan dijadikan bahan untuk menilai kebutuhan SOP aktif,” jelasnya. Ia berharap, kegiatan ini menjadi media penyegaran bagi satker LAPAN dalam menyusun, mengembangkan, maupun menerapkan SOP sesuai prinsip. 

Sementara, Adrinal menyampaikan, agar SOP dibuat dengan prinsip susunan yang mudah, jelas, efisien, efektif, selaras, terukur, dinamis, orientasi pada pengguna, serta taat hukum dan mempunyai kepastian hukum. “Bagaimana agar SOP yang telah disusun tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien? Maka perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi, yaitu semacam workshop untuk pemahaman terhadap urgensi SOP tersebut,” tuturnya. Jika SOP menyangkut lingkup teknis, dapat juga dilakukan simulasi atau uji coba untuk persiapan pelaksanaan.

Sifat SOP merupakan panduan yang dinamis alias tidak tetap, maka bisa dilakukan perubahan sewaktu-waktu. Kesepakatan bersama menjadi kata kunci dari pembuatan SOP itu. Sehingga, pejabat yang melaksanakan harus konsisten dan memegang komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuatnya. Meskipun SOP tersebut sifatnya mengikat penggunanya, namun sejalan dengan berprosesnya pekerjaan, dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

SOP terbagi atas dua jenis, yaitu administratif dan teknis. SOP administratif dilaksanakan lebih dari satu orang atau jabatan, berupa kegiatan rutin, pelayanan, dan penugasan. Sedangkan SOP teknis dilaksanakan oleh satu orang atau jabatan berupa kegiatan yang sangat rinci dan bersifat teknis. 

Diterapkannya SOP memberikan banyak keuntungan, antara lain menjelaskan kinerja yang diharapkan, standardisasi aktivitas, adanya sistem analisis dan umpan balik, serta pelaksanaan komunikasi eksternal. Dengan bekal bimbingan kali ini, diharapkan adanya kesederhanaan SOP dan tidak terjadi tumpang tindih, sehingga SOP berperan sebagai instrumen pelindung bagi penggunanya


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL