Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Satukan Presepsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi
Penulis Berita : Humas/Zk • Fotografer : Humas/Zk • 30 Jun 2016 • Dibaca : 33312 x ,

Suasana pertemuan antar instansi dalam rangka pembahasan pengadaan citra satrelit resolusi sangat tinggi

LAPAN menyelenggarakan rapat koordinasi pengadaan citra satelit penginderaan jauh resolusi sangat tinggi. Pertemuan tersebut merupakan langkah LAPAN dalam menyatukan persepsi dengan instansi-instansi terkait lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pengadaan data citra satelit resolusi sangat tinggi untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 

Pertemuan diselenggarakan di Ruang Rapat Manggala, Kantor LAPAN Pusat, Jakarta, Kamis (30/6). Rapat dihadiri beberapa instansi terkait, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pertemuan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Keduanya mengatur tentang penyediaan data penginderaan jauh yang dilakukan oleh LAPAN. 

Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menjelaskan, permintaan citra satelit resolusi tinggi dari pemerintah daerah sangat banyak, sedangkan anggaran LAPAN sangat terbatas. Untuk itu, perlu adanya kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam pengadaan citra satelit resolusi sangat tinggi. Dengan kerja sama tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dan daya secara efisien. 

Di samping itu, Thomas menambahkan, LAPAN melakukan kebijakan satu pintu dalam memberikan pelayanan data citra satelit penginderaan jauh. Tahun 2017, LAPAN menargetkan dijalinnya kerja sama dengan 16 Propinsi. “Saat ini sudah tercapai 13 propinsi yang bekerja sama dengan LAPAN. Layanan tersebut diberikan secara online dengan penyajian lebih cepat dan efisien,” jelasnya. 

Citra satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dapat digunakan untuk pembuatan peta dasar wilayah Indonesia dengan skala besar yaitu skala 1:5000, pemetaan wilayah perbatasan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta kawasan strategis nasional dan pariwisata. 

Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Dr. Orbita Roswintiarti menambahkan, LAPAN telah mengadakan citra satelit resolusi tinggi untuk berbagai keperluan. Data tersebut diambil dari satelit Worldview, Geoeye, Pleiades, dan Spot 6/7, dengan total data sepanjang 2013- 2015 yaitu 998.218 kilometer persegi, serta total luas daratan sekira 1.890.599.4543 kilometer persegi. “Maka, sudah mencakup 50 % dari sebaran data mulai Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Ia mengimbuhkan, untuk memperoleh citra satelit yang bersih dari gangguan awan memang sangat sulit, karena kondisi cuaca di atas wilayah Indonesia, kira-kira masih berkisar CC < 30 %. Selama periode tahun anggaran 2016, LAPAN telah melayani 7304 data untuk kementerian dan lembaga, 5100 data untuk pemerintah daerah, dan 20 data untuk TNI/Polri. 

Untuk masa mendatang, LAPAN akan mengembangkan sistem penerimaan citra satelit resolusi tinggi secara langsung (Direct Receiving system). Hal ini dapat memberikan manfaat lebih besar dan biayanya juga sangat murah jika dibandingkan dengan menggunakan sistem penerimaan citra satelit terbuka. “Kita harus menyesuaikan dengan data yang disediakan oleh Vendor, kadang kala datanya tidak tersedia. Untuk itu LAPAN perlu meng-Upgrade Stasiun Bumi di Parepare,” imbuhnya.

Kebutuhan akan penggunaan data citra satelit resolusi tinggi skala 1:1000, 1:2000 sampai dengan 1:5000 masih sangat tinggi. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR, Raden Muhammad Adi Darmawan. Menurutnya, kebutuhan itu untuk mendukung peta dasar tata ruang. Tahun 2017, Kementerian ATR membutuhkan data tersebut sekira 10 juta hektar untuk pembuatan peta dasar pertanahan dan tata ruang.

Begitu juga Kementerian Pertanian yang melakukan pembaharuan luas baku sawah secara nasional, peta rawa, dan gambut. Sedangkan Kementerian PUPR membutuhkan untuk pengembangan kota baru dan kawasan industri. Seluruh instansi mengharapkan agar Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak melakukan pemotongan anggaran untuk pengadaan citra satelit tahun 2017. Sebab, hal itu merupakan program prioritas pemeritahan Presiden RI, Joko Widodo.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL