Kompetensi Utama

Layanan


Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi Mendukung Percepatan Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
Penulis Berita : Humas/And • Fotografer : Humas/And • 22 Oct 2016 • Dibaca : 12570 x ,

Deretan pemapar dalam diskusi paralel Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa


Seminar nasional terkait kebijakan dan regulasi penerbangan dan antariksa, yang diusung Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dilakukan untuk menyempurnakan kepastian hukum yang sudah ada terkait bidang tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kamis (20/10) ini dihadiri oleh sejumlah praktisi, akademisi, LSM, dan para peneliti PusKKPA. Seminar menghadirkan keynote speech Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Praktisi Penerbangan, Samudra Sukardi, dan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. G. Sri Nurhartanto.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (UUK) merupakan prestasi nasional untuk mendorong peningkatan perkembangan teknologi penerbangan dan antariksa. Menurut penjelasan Kepala LAPAN, komitmen politik tentang arti penting teknologi antariksa, bahkan nuklir sudah dimiliki bangsa ini sejak era Presiden Soekarno. Saat itu, Indonesia memulai pengembangan setara dengan India dan Korea Selatan.

Namun kini komitmen tersebut tidak berlanjut, sehingga Indonesia tertinggal jauh kemajuan teknologi antariksanya di banding dengan India dan Korea Selatan. Keterbatasan anggaran dari pemerintah merupakan kendala di bidang ini.

Lahirnya UUK merupakan angin segar bagi LAPAN. Sehingga LAPAN dapat menindaklanjuti dengan segera dalam menentukan berbagai peraturan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penyelenggaraan keantariksaan nasional.

Seminar nasional kali ini dimulai dengan sidang pleno yang membahas berbagai isu terkait penerbangan dan antariksa. Beberapa pembahasan antara lain berbagai tantangan di lingkup nasional maupun internasional bagi LAPAN dalam melakukan fungsi penyelenggaraan bidang penerbangan dan antariksa sesuai dengan visinya yang maju dan mandiri. Praktisi penerbangan mengupas isu tentang perkembangan kebijakan dan regulasi bidang penerbangan. Kemudian, dari kalangan akademisi mengungkapkan perspektif terhadap kebijakan dan regulasi nasional bidang penerbangan dan antariksa.

Sesi diskusi diselenggarakan melalui sesi paralel yang terbagi dalam tiga kelompok paralel. Masing-masing pokok bahasan yaitu Aspek poleksosbud hankam penerbangan dan antariksa, aspek peraturan perundang-undangan penerbangan dan antariksa, serta kebijakan nasional penerbangan dan antariksa terkait aspek internasional.

Beberapa pemateri memaparkan makalahnya, antara lain pembahasan tentang seluk beluk peranan Indonesia dalam organisasi internasional yang membahas isu-isu hangat di bidang penerbangan dan antariksa, problematika rencana pembangunan bandar antariksa, berbagai permasalahan kepastian hukum dalam penggunaan wahana terbang seperti pesawat tanpa awak serta regulasi untuk keselamatan dan keamananan penerbangan komersial, kemajuan riset dalam pengembangan wahana terbang seperti roket, serta berbagai pembahasan mengenai sampah antariksa dan pemantauan dan penanganan benda jatuh antariksa.

Di akhir acara, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA), Agus Hidayat menyampaikan resume hasil diskusi tersebut. Ia mengawali dengan memaparkan permasalahan yang dihadapi, yaitu ketegasan sikap Indonesia tentang delitimasi antariksa, code of conduct dan longterm sustainability di antariksa. Berbagai kendala diungkapkan dalam merencanakan pembangunan bandar antariksa, baik dari pemilihan lokasi, mitra internasional, serta pembangunan dan pengoperasiannya. Disampaikan juga wacana mengenai pengaturan wahana terbang seperti balon atmosfer di atas troposfer serta pengaturan pesawat tanpa awak di troposfer.

Untuk menjawab probematika dan tantangan tersebut, maka rekomendasi yang dihimpun dari seminar kali ini adalah kerja sama internasional di bidang keantariksaan perlu ditingkatkan lagi, karena dinilai mempunyai arti peting dalam mencapai kemandirian penguasaan teknologi. Dari sisi internal, pemerintah Indonesia harus mendukung dari sisi anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya yang dimiliki


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL