Kompetensi Utama

Layanan


Komisi VII DPR RI Siap Dukung Kenaikan Anggaran untuk Mendukung Peningkatan Program Utama LAPAN
Penulis Berita : Humas/AP-And • Fotografer : Humas/And • 02 Nov 2016 • Dibaca : 31699 x ,

Kepala LAPAN memaparkan program utama LAPAN yang membutuhkan dukungan peningkatan anggaran

Senin (31/10), Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) LAPAN Pontianak dikunjungi Tim Komisi VII DPR RI, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat pada reses masa persidangan periode 2016-2017. Rombongan yang dipimpin Mulyadi ini disambut langsung oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin dengan seremonial pengalungan selendang tanda kehormatan pada setiap anggota Komisi VII yang hadir.

Pada kunjungan kali ini Kepala LAPAN menegaskan tugas dan fungsi LAPAN sebagai lembaga negara yang melakukan fungsi penyelenggaraan keantariksaan. LAPAN menjalankan peran melalui empat kompetensi utama, yaitu teknologi penerbangan dan antariksa, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer, serta kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. 

Beberapa hasil litbang LAPAN dikenalkan, seperti satelit LAPAN A3-/LAPAN-IPB yang digunakan untuk pemantauan medan magnet bumi dan pemantauan pergerakan kapal global, serta LAPAN Surveillance UAV (LSU) yang digunakan untuk pemantauan lahan seperti pemantauan illegal logging, serta pemantauan lahan ganja hasil kerja sama antara LAPAN dengan Badan Intelejen Negara (BIN). Kepala LAPAN mengimbuhkan, bahwa LSU, sebagai pesawat tanpa awak punya kelebihan. Dalam melakukan pengamatan, produk ini membutuhkan biaya operasional lebih murah dibanding menggunakan pesawat berawak.

Pada kesempatan ini, LAPAN sedang mempunyai program besar dalam upaya mendukung pemerintah Indonesia untuk menggalakkan pengembangan sistem pendukung keputusan, biasa dikenal Decission Support System (DSS). Sehubungan dengan hal itu, Thomas menyampaikan bahwa LAPAN telah mengembangkan berbagai sistem informasi yang dikemas dalam pengembangan sistem pemantauan maritim dengan menggunakan teknologi penerbangan dan antariksa. Adapun sistem informasi tersebut antara lain Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), dinamika atmosfer ekuator, Maritime Surveillance System (MSS), dan sebagainya.

Untuk melaksanakan amanah Inpres Nomor 21 Tahun 2012, LAPAN sedang mengembangkan pemanfaatan teknologi satelit dengan resolusi sangat tinggi, untuk melayani berbagai kebutuhan di daerah-daerah di Indonesia, seperti pemetaan tata ruang daerah, dan sebagainya. Untuk itu, LAPAN sangat memerlukan dukungan DPR dalam menyukseskan program tersebut, karena tingkat kebutuhan anggaran yang cukup besar. 

Kepala LAPAN juga menyampaikan harapannya agar balai yang berada di daerah menjadi perpanjangan tangan LAPAN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain tugas dan fungsinya melakukan pengamatan secara spesifik di daerah masing-masing. Untuk itu, Kepala LAPAN berharap, agar para anggota Komisi VII dapat mendukung usulan kenaikan anggaran LAPAN sehingga penelitian di bidang penerbangan dan antariksa dapat berjalan dengan baik.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Mulyadi menyambut baik harapan Kepala LAPAN dengan menyatakan akan mendukung kenaikan anggaran LAPAN sehingga dapat terwujud kemajuan Indonesia di bidang penerbangan dan antariksa.

Di akhir kunjungan, Kepala LAPAN mengajak para anggota Komisi VII untuk melihat ruang kontrol yang memperlihatkan secara realtime penerimaan data oleh LAPAN, yang dikemas dalam sebuah sistem informasi seperti SADEWA, ZPPI, dan produk informasi lainnya.

Pada kesempatan kunjungan ini, hadir pula Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, San Afri Awang.

Sebelumnya, Kepala LAPAN didampingi Sekretaris Utama LAPAN, I.L. Arisdiyo, menghadiri pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam upaya pembahasan berbagai permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Pertemuan ini mendiskusikan berbagai solusi untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Barat terkait krisis energi. 

Diskusi tentang pemanfaatan energi terbarukan melibatkan berbagai entitas seperti PT. Pertamina, PT. PLN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sebagainya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para bupati dan walikota di wilayah tersebut.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL