Kompetensi Utama

Layanan


Indonesia Utarakan Pentingnya Pengaturan Kegiatan Keantariksaan secara Adil dan Berimbang pada Forum PBB
Penulis Berita : Humas/Sgd • Fotografer : Humas/Ita • 27 Mar 2017 • Dibaca : 4514 x ,

Sidang ke-56 LSC-UNCOPOUS berlangsung di Wina, Austria

Ketua Delegasi RI, Febrian A. Ruddyard mengemukakan pandangan umum RI mengenai keberlangsungan kegiatan keantariksaan untuk tujuan damai. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui pengembangan teknologi dan aplikasi keantariksaan. Pengaturannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah masing-masing negara. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang ke-56 SubKomite Hukum pada Komite PBB bagi Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai/Legal Sub Committee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (LSC-UNCOPUOS). Kegiatan berlangsung di Wina, Austria (27/03). 

Dua aspek utama yaitu isu definisi dan delimitasi antariksa serta isu pemanfaatan geostationary orbit (GSO) secara adil dan tetap mengutamakan prinsip penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara. Kesepakatan negara-negara mengenai definisi dan delimitasi antariksa merupakan salah satu agenda prioritas yang perlu didorong melalui forum UNCOPUOS. Sehingga dasar hukum untuk pengaturan wilayah kedaulatan antariksa dapat ditetapkan. Maka permasalahan yang muncul akibat ketidakpastian hukum dapat diselesaikan.

Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berlokasi di sekitar garis khatulistiwa menjadikan pemanfaatan Geo Stationeary Orbit (GSO) penting bagi Indonesia. Karena 13 persen dari total rentang orbit berada di atas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, dalam sidang LSC-UNCOPUOS, Indonesia kembali menegaskan posisi bahwa GSO perlu diatur dalam suatu rejim hukum. Khususnya dengan substansi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Space Treaty of 1967. Selain itu tetap memperhatikan kepentingan negara, khususnya negara berkembang dan negara dengan letak geografi khusus, seperti negara-negara di garis khatulistiwa.

Indonesia bersama Kelompok G-77 dan RRT juga turut mendorong agar seluruh negara, khususnya yang memiliki kemajuan di bidang keantariksaan, bahu membahu dalam mencegah perlombaan senjata atau mendorong non-militerisasi di ruang angkasa. Sehingga pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai dapat terjamin.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah mengaksesi sejumlah instrument hukum tentang keantariksaan, antara lain the Space Treaty of 1967, the Rescue Agreement of 1968, the Liability Convention of 1972, the Registration Convention of 1976, serta memiliki UU Nomor 21 tahun 2013. Instrumen-instrumen hukum tersebut telah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam mengembangkan kegiatan keantariksaan nasional.

Pertemuan ini berlangsung hingga 7 April 2017 dihadiri lebih dari 200 delegasi mewakili negara-negara pihak dan para pengamat pada UNCOPUOS. Delegasi RI pada pertemuan tersebut dipimpin oleh KUAI KBRI/PTRI Wina, Febrian A. Ruddyard, dan beranggotakan pejabat dari LAPAN, TNI Angkatan Udara, Universitas Atmajaya dan KBRI/PTRI Wina.


(ki-ka) : Yanita Thressia (Bagian Kerja sama LAPAN), Dikjiratmi (Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN), Mayor Sus Andre Paminto (Divkum TNI AU), Prof. Dr. IBR. Supancana (Pakar Hukum Keantariksaan dari Unika Atma Jaya)


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL