Kompetensi Utama

Layanan


Pembahasan Tapal Batas Buru-Bursel Panas
Penulis : Marlon Sahetapy • Media : kabartimur.co.id • 05 Apr 2017 • Dibaca : 3474 x ,

KABARTIMUR.co.id, JAKARTA - Rapat membahas penyelesaian tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Buru, berlangsung panas.

Rapat difasilitasi Kementerian Dalam Negeri di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (4/4). Adu argumen dan saling klaim ditunjukan dua pihak yang bersengketa selama rapat berlangsung.

Pemkab Buru dan Pemkab Bursel diundang ke Jakarta untuk membahas batas wilayah yang hampir sembilan tahun belum juga terselesaikan. Pertemuan dipimpinan Direktur Topomini dan Batas Daerah Kemendagri Tumpak Simanjuntak.

Hadir dalam rapat itu, Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Kemendagri Wardani, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah III B Abubakar Ali Masruri, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah III A, Atika Rafika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang dihadiri Ngadino, Analisis Pemanfaatan Produk Teknologi Dirgantara Syaiful Muflichir Purnama, Tenaga Teknis Strategis, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Kapten Neldy Cpt Syah Putra.

Pemkab Bursel dihadiri Bupati Tagop Soulisa, Wakil Bupati Buce Ayub Seleky, Sekda Syarhoel Pawa, Asisten I Bernadus Wamese, Kabag Hukum Alfario Soumokil, Kabag Pemerintahan Ridwan Nyio, Kepala Badan Kesbangpol Ismed Thio, Wakil Ketua DPRD Gerson Elieser Selsily, Wakil Ketua DPRD La Hamidi serta puluhan anggota DPRD Bursel.

Pemkab Buru dihadiri Penjabat Bupati Buru Ismail Usemahu, Sekda Buru Achmad Assagff dan dua anggota DPRD Buru Jafar Nurlatu dan Junaidi Rupilu serta sejumlah pimpinan SKPD. Sedangkan, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku dihadiri Asisten I Setda Maluku Angky Renyaan, Kepala Biro Pemerintah Setda Maluku Elfis Selano.

Tagop dan Ismail menyampaikan pikiran terkait masalah batas wilayah dua desa yang disengketakan itu. Dua desa sengketa itu adalah Desa Waehotong Baru dan Batu Karang. Dua desa tersebut secara de jure dan de fakto masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bursel.

“Sampai saat ini dipegang oleh teman-teman dari kabupaten Buru adalah perjanjian yang dilakukan pasca pemekaran kabupaten Bursel yang didalamnya ada dua desa itu yakni perjanjian adat. Sementara yang kita lakukan adalah proses perjanjian administrasi pemerintahan. Kalau bicara soal proses administrasi pemerintahan, maka secara de jure maunpun de fakto wilayah desa Batu Karang dan Waehotong Baru, yang awalnya merupakan dusun masuk dalam wilayah Kabuaten Buru Selatan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah otonomi baru di provinsi Maluku,” tegas Tagop.

Desa Batu Karang awalnya merupakan Dusun dari Desa Mangaswaen. Sedangkan Desa Waehotong Baru merupakan anak dusun Desa Balpetu. Tagop menjelaskan, sesuai UU 32 Tahun 2014, saat pembentukan Bursel, ada lima kecamatan; yakni Kepala Madan, Leksula, Namrole, Waesama dan Ambalau.

“Semua wilayah itu menjadi wilayah yang diakui secara nasional dan bukan secara adat. Kalau bicara soal adat, maka kita akan saling mengkalim. Dan ini tidak akan selesai,” tegas orang nomor satu di Bursel itu.

Menurut Tagop, tujuan pemekaran adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, memperpendek rentang kendali, pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Bukan sebaliknya mempermasalahkan masalah ini, karena diduga ada unsur politik di dalamnya. Padahal selama ini kedua desa tersebut, mendapat perhatian dari Pemkab Bursel.

Ismail Usemahu dalam pertemuan itu tidak terlalu berbicara Banyak. Karena baru dipercayakan pemerintah pusat sebagai penjabat Bupati di Kabupaten Buru. “Saya ini sejak Februari lalu baru dilantik sebagai penjabat bupati, sehingga belum mengetahui banyak tentang permasalah batas wilayah termasuk dua desa yang disengketakan itu,” terangnya dalam rapat tersebut.
Ismail yang juga Kepala Dinas PU Maluku ini menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemerintah Provinsi serta Kemengdagri untuk memutuskan batas wilayah antara Buru dan Bursel.
Wartawan Kabar Timur yang meliputi jalannya rapat melaporkan, awalnya rapat berjalan lancar. Suasana berubah menjadi panas ketika Simanjuntak memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Buru dan Bursel menyampaikan pendapat terkait sengketa tapal batas wilayah Buru dan Bursel.

Anggota DPRD Bursel Samy Latbual, Faisal Souwakil maupun Hajadat Makasar serta Muhajir Bahta tetap mempertahankan Desa Waehotong dan Batu Karang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Bursel,

“Dua desa ini pada saat proses pemekaran dan penyerahan aset kepada Pemkab Bursel diserahkan langsung baik fisik maupun masyarakatnya. Kenapa harus dipersoalkan lagi,” tegas mereka.

Bahkan mereka juga menilai ada permainan terutama Kemendagri, karena ada berkas yang dimasukan Pemkab Bursel dibiarkan tercerer begitu saja. “Saya kira ada permainan, karena ada berkas yang kita masukan tetapi dinyatakan hilang oleh Kemendagri,” kesalnya para wakil rakyat ini.

Tak mau kalah, anggota DPRD Buru Jafar Nurlatu dan Junaidi Rupilu ngotot mempertahankan dua desa yang disengketakan masuk dalam wilayah Kabupaten Buru. Alasan mereka ada keputusan gubernur yang telah menetapkan dua desa itu masuk dalam wilayah Buru.

“Saya kira kita harus melihat keputusan gubernur terkait penetapan batas wilayah antara kabupaten Buru dan Buru Selatan,” tegas mereka. Walaupun sempat tegang dan memanas, rapat menghasilkan lima butir lima kesepakatan yang disetujui Pemkab Buru, Pemkab Bursel, Pemprov Maluku dan Kemendagri.

Poin pertama kesepakatan itu, yakni Pemkab Buru, Pemkab Bursel, dan Pemprov Maluku sepakat menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut di tahun 2017. Kedua, Pemkab Buru dan Bursel sepakat melakukan verifikasi dokumen dan verifikasl faktual dari ujung Barat ke timur Pulau Buru secara bersama-sama dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemprov Maluku serta hasilnya dituangkan di dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Ketiga, penyampaian dokumen pendukung sebagaimana tersebut point kedua, kepada Kemendagri akan dilakukan Pemkab Buru dan Bursel melalul Pemprov Maluku selambat-lambatnya minggu ketiga bulan April 2017.

Keempat, sebagai tindak lanjut point ketiga, verifikasi lapangan akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2017.

Kelima, selama proses penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Buru dengan Kabupaten Bursel, kedua pemerintah kabupaten wajib dan bertanggung jawab memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Lima kesepakatan ini ditandatangani Bupati Bursel Tagop Soulisa, Penjabat Bupati Buru Ismail Usemahu, Ketua Pansus Tapal Batas DPRD Buru Jafar Nurlatu, Wakil Ketua DPRD Bursel Gersen Eliser Selsily, Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Angky Renyaan, Analisis Pemanfaatan Produk Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanal (LAPAN), Ngadino, Kasi Batas Provinsi Dittopad Mayor CTP Neldi Syaputra, JFU Pada Biro Hukum Kemendagri Sarkazi, Direkturt Topomini dan Batas Daerah Kemendagri Tumpak Simanjutak.

Tumpak Simajuntak mengatakan, undang-undang pembentukan kabupaten Bursel, khususnya peta lampiran belum menegaskan secara jelas koordinat batas wilayah dua kabupaten itu. “Yang ada hanya pola garis batas. Itu yang perlu kita tegaskan,” sebutnya kepada wartawan usai rapat tersebut.

Kemendagri akan terus berupaya menyelesaikan batas wilayah dua kabupaten ini. “Bukan tidak ada upaya, tapi ada upaya yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku maupun pusat. Mungkin ada langkah-langkah lain yang belum dilakukan pada saat itu. Ini kita sudah upayakan beberapa tahun lalu dan itu yang kita sempurnakan,” tuturnya.

Guna menyesalesaikan sengketa batas wilayah tersebut menurtunya langkah baru yang akan diambil tanpa mengabaikan dokumen-dokumen yang ada. “Makanya nanti ada penyerahan dokumen. Intinya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat tenang dalam melakukan kegiatan, pemerintah tahu batas pengelolaan administrasi,” katanya.

Mereka akan melihat dokumenya bersama-sama. “Kita akan sama-sama lihat dokumennya. Kita sesuaikan garis ideal mengakomodir kedua pemerintah kabupaten. Tujuan kita menuntaskan hal ini. Kita sudah buat berita acara. Kedua-duanya sudah sepakat dan kita upayakan dalam tahun 2017 batas wilayah tuntas diselesaikan,” janji Simanjuntak.



Sumber : http://www.kabartimur.co.id/detail/indeks/utama/11917-Pembahasan-Tapal-Batas-Buru-Bursel-Panas








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL