Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Akan Tetapkan Standardisasi dan Penyelenggaraan Akreditasi melalui Keputusan Kepala LAPAN
Penulis Berita : Humas/Sgd • Fotografer : Humas/Sgd • 05 Apr 2017 • Dibaca : 4272 x ,

Kepala Pustispan, Chusnul Tri Judianto menyampaikan sambutan dalam sosialisasi Sistem Penerapan Standar dan Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi di Kantor LAPAN Bandung

Rabu (05/04), berlangsung sosialisasi Sistem Penerapan Standar dan Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Pusat Sains Antariksa, Kantor LAPAN Bandung. Para perwakilan satker LAPAN mengikuti acara yang digelar selama dua hari tersebut. 

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Hal tersebut dipaparkan oleh Anna Meilanawati, selaku narasumber dari Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pada kesempatan ini, Anna Meilanawati menjelaskan berbagai jenis standar, penggunaan dan penerapan standar, rantai kepercayaan penilaian kesesuaian, proses sertifikasi produk, tanda SNI, sistem mutu nasional, regulasi teknis, dan framework regulasi teknis.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pustispan), Chusnul Tri Judianto menyampaikan, pedoman pelaksanaan standar penerbangan dan antariksa nasional akan dijadikan Keputusan Kepala (Kepka) LAPAN. 

Sedangkan dalam laporannya, Kepala Bidang Standardisasi, Adhi Pratomo memaparkan, standardisasi diperlukan dalam bidang penerbangan dan antariksa. Adhi juga mengatakan, untuk membahas lebih mendalam, acara kali ini dikupas dalam diskusi internal yang akan dilanjutkan di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang. 

Diskusi tersebut membahas prinsip dasar pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Openess, Development dimension, Coherence, Effectiveness and relevance, Consensus and impartiality, dan Transparency. Maka, perlu dibentuk Komite Teknis (Komtek) Perumusan SNI dalam setiap instansi pemerintah. Dengan catatan, jumlah keanggotaan Komtek minimal 9 orang (ganjil) dan jumlah salah satu unsur pemangku kepentingan tidak boleh melebihi 33.33 %. 

Sementara, akreditasi adalah pengakuan oleh pihak ketiga. Hal tersebut berkaitan dengan pembuktian formal, bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian tertentu (ISO/IEC 17011). Paparan terkait hal ini disampaikan Ferry Christianus dari Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi BSN.

Ia menerangkan manfaat akreditasi. Akreditasi dapat memastikan kompetensi laboratorium (sesuai SNI ISO/IEC 17025 atau SNI ISO 15189), lembaga inspeksi (sesuai SNI ISO/IEC 17020), dan lembaga penyelenggara uji profisiensi (SNI ISO/IEC 17043). Sistem ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa (regulator, pembeli, konsumen, dll) akan validitas hasil pengujian, pemeriksaan, kalibrasi atau inspeksi. Akreditasi juga sebagai hasil pengujian pengujian, pemeriksaan, kalibrasi atau inspeksi yang diakui partner Mutual Recognition Arrangement (MRA) regional di kawasan Asia Pasifik (APLAC) dan internasional (ILAC).


Foto bersama, penyerahan cinderamata oleh Kepala Pustispan, dan pemaparan oleh nara sumber dari BSN


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL