Kompetensi Utama

Layanan


Waspadai Bencana Kabut Asap Terjang Wilayah RI
Penulis : SB/YK/bloomberg/eko/AR-2 • Media : koran-jakarta.com • 26 Jul 2017 • Dibaca : 10701 x ,

Peraturan menteri tentang aturan pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu secara konsisten diterapkan. Pembisik Presiden yang ingin memanfaatkan gambut jangan lari ketika bencana kebakaran lahan terjadi.


JAKARTA – Indonesia mesti mewapadai meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan yang semakin meningkat hingga puncak musim kemarau September mendatang. Apalagi, beberapa negara tetangga kembali mengkhawatirkan terjadinya bencana kabut asap yang menyelimuti Asia Tenggara seperti tahun 2015.


Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan berdasarkan pantauan satelit Aqua, Terra, dan SNNP dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) terdeteksi 170 titik panas (hotspot) di wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur menyumbang titik api terbanyak dibanding provinsi lain.


Menurut Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko, kembali munculnya titik api menunjukkan tindak pencegahan kebakaran lahan gambut pascabencana asap besar pada 2015 lalu masih jauh dari harapan.


“Kondisi ini juga memperlihatkan proses penegakan hukum dan penegakan aturan, seperti pengairan kembali lahan gambut dan moratorium penerbitan izin pemanfaatan lahan, sangat lemah,” katanya saat dihubungi, Selasa (25/7).


Hadi mengatakan data yang dilansir BNPB sebenarnya masih lebih kecil dari kenyataan di lapangan. Sebab, di Sumatera Selatan saja hingga 20 Juli 2017 sudah ada 125 titik api, termasuk 49 titik yang berada di atas lahan yang dikuasai perusahaan besar.

“Badan Restorasi Gambut yang fokus pada proses-proses teknis pengembalian kapasitas gambut sebagai penyimpan air semestinya juga melakukan penegakan hukum dan review perizinan. Sebab, sampai saat ini proses teknis pengairan gambut belum banyak terdengar progresnya,” katanya.


Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan 170 hotpost terdeteksi untuk kategori sedang (dengan tingkat kepercayaan 30–79 persen) dan tinggi (tingkat kepercayaan lebih 80 persen) pada Senin (24/7) malam.


“Terdeteksi 35 hotspot di Aceh yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Gayo Lues.

Sebaran hotspot di daerah lain adalah Sulawesi Selatan dua hotspot, Kalimantan Selatan delapan, Nusa Tenggara Barat delapan, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 44 titik panas,” jelas Sutopo.


Sikap Presiden


Dihubungi terpisah, pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo, berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak perlu menghiraukan pihak-pihak yang menghendaki pemanfaatan lahan gambut diteruskan.


“Presiden tak perlu hiraukan keinginan pengusaha yang ingin memanfaatkan lahan gambut. Cukup sudah bencana kabut asap pada 2015 terjadi.

Pembisik Presiden yang ingin memanfaatkan gambut jangan lari ketika bencana kebakaran lahan terjadi. Sudah jelas gambut tidak boleh dikuras,” katanya.


Suparto menambahkan, Presiden sebenarnya sudah mempunyai sikap, yakni tidak ada kompromi pada pelaku pembakar lahan.

“Saya tetap percaya komitmen Presiden dan tak akan terpengaruh, ini extraordinary crime, perlu ada tindakan extra extraordinary pula kalau ada pembakaran. Ingat pemanfaatan lahan gambut bukan berarti memperbolehkan pembakaran,” tegasnya.


Perlu diketahui, kabut asap yang berasal dari pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan bahan baku kertas menyelimuti Singapura, sebagian wilayah Indonesia, Malaysia, dan Thailand, selama lebih dari sebulan pada tahun 2015.

Bank Dunia memperkirakan Indonesia mengalami kerugian sekitar 16,1 miliar dollar akibat bencana kabut asap.


Presiden Joko Widodo sebenarnya telah meminta menteri dan gubernur untuk memberlakukan moratorium izin pemanfaatan hutan dan lahan gambut selama dua tahun.

Larangan yang dikeluarkan pada tahun 2011 ini telah diperpanjang dua kali oleh pemerintah.





Sumber : http://www.koran-jakarta.com/waspadai-bencana-kabut-asap-terjang-wilayah-ri/








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL