Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Selenggarakan Workshop untuk Dalami Hukum Sumber Daya Antariksa
Penulis Berita : Humas/Sgd • Fotografer : HUmas/Sgd • 08 Aug 2017 • Dibaca : 7597 x ,

Peserta workshop on space resources menyimak penjelasan jajaran narasumber dari LAPAN dan Unpad

Ketika sumber daya di planet bumi berkurang dan menipis dan semakin banyaknya persaingan untuk menggunakannya, maka penambangan sumber daya antariksa menjadi alternatif bagi kehidupan di masa depan. Eksplorasi dan Eksploitasi antariksa semakin berkembang. Space resource activities menarik perhatian negara-negara di dunia. Negara berkembang seperti di ASEAN memang kurang dibanding negara maju dalam hal teknologi antariksa.

Maka dari itu, kita harus menguasai aspek hukum keantariksaan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara keantariksaan negara lain. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Workshop on Space Resources dan penandatanganan naskah kerja sama LAPAN dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) pada Selasa (08/08) di Ruang Antariksa, Kantor Pusat LAPAN, Jakarta.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer, Afif Budiyono mensosialisasikan isu penting mengenai eksplorasi sumber daya antariksa, mengidentifdikasi peluang-peluang dan potensi bagi negara ASEAN khususnya Indonesia, serta mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan mencari solusinya. Amerika menerbitkan Asteroid Act 2014, undang-undang tersebut mengatur eksplorasi sumber daya di antariksa secara komersial.

Pada kesempatan ini, hadir pula Kepala Sandi Hukum Antariksa Unpad, Atip Latipulhayat. Ia menyampaikan, hukum dapat berjalan ke depan dibanding teknologi. Hukum mengamankan kepentingan meskipun teknologi belum sampai ke sana. Kemudian hukum bisa menjadi prime mover mengamankan khususnya mengenai keantariksaan. Sedangkan di negara-negara saat ini yang diatur oleh hukum keantariksaan adalah aktivitasnya, tapi tidak mengatur sumber daya nya.

Pada workshop kali ini, diagendakan pula penandatanganan MoU antara LAPAN dengan FH Unpad. Naskah ditandatangani Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN, Agus Hidayat dengan Kepala Sandi Hukum Antariksa Unpad, Atip Latipulhayat.

Harapannya, dengan adanya workshop ini, Indonesia segera mengkaji dan mengantisipasi space mining sehingga segera diambil tindakan dan dibuat undang-undang. Produk hukum tersebut berguna untuk melindungi Indonesia sebagai negara equatorial regions yang posisinya sangat strategis dalam kegiatan keantariksaan.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL