Kompetensi Utama

Layanan


RDP Komisi VII DPR RI dengan LAPAN Bahas Penyediaan dan Pemanfaatan Citra Satelit
Penulis Berita : Humas/Dri • Fotografer : Humas/Dri • 26 Sep 2017 • Dibaca : 18269 x ,

Suasana pemaparan Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin tentang pentingnya teknologi antariksa di kehidupan modern di hadapan Komisi VII DPR RI

Senin (25/09), Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kepala LAPAN berlangsung di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I, Jakarta. Kegiatan ini untuk melakukan fungsi Pengawasan tentang kebijakan pemanfaatan citra satelit untuk pengawasan dan penyelamatan lingkungan.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. Ia menyatakan teknologi satelit penginderaan jauh resolusi tinggi pertama kali dikembangkan oleh Amerika serikat, disusul Eropa, Jepang, India, Cina dan negara-negara lain. Satelit-satelit tersebut menghasilkan data citra satelit resolusi tinggi yang dimanfaatkan di berbagai bidang aplikasi. Antara lain bidang pertahanan dan keamanan, transportasi udara, darat, dan laut, pertambangan, pemetaan, pengelolaan bencana, pertanian, kehutanan dan pemantauan lingkungan, serta deteksi perubahan lahan.

Hal ini menjadi tantangan Indonesia yang telah memanfaatkannya melalui pelaksanaan Akuisisi data inderaja dari instalasi Inderaja Balai Biak, Stasiun Bumi Pare-pare dan Jakarta. Datanya didistribusikan kepada pengguna baik internal maupun eksternal. Pemanfaatannya untuk berbagai aplikasi penelitian, penataan ruang, perairan atau hidrologi, kehutanan, pertambangan, dan pertahanan keamanan. Namun kondisinya, untuk pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi di kalangan instansi pemerintah dan swasta nasional masih banyak menggunakan data yang dibeli dari negara lain. Akibatnya sisi pertahanan nasional tidak optimal.

Tantangan berikutnya, Indonesia belum mempunyai teknologi roket yang setara dengan negara lain seperti India. Maka pengorbitan Satelit LAPAN A3 masih menggunakan ROKET PSLV milik India yang disaksikan secara Live oleh Wakil Presiden RI. Hal ini seharusnya menjadi stimulan bagi LAPAN untuk lebih meningkatkan penguasaan teknologi roket di tengah keterbatasan anggaran.

“Kita tahu LAPAN mempunyai teknologi yang demikian maju. Kita berkeinginan teknologi yang LAPAN miliki bisa optimal digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara dalam konteks untuk pengawasan Lingkungan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menyampaikan teknologi antariksa yang saat ini sudah menjadi teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern. Seperti halnya dua teknologi yang digunakan sampai level individu, yaitu teknologi informasi dan teknologi antariksa. Dalam Rencana Induk Keantariksaan Perpres Nomor 45 tahun 2017, sudah ada rencana sampai dengan 2040 termasuk untuk peluncuran dan bandar antariksa. Hal tersebut terkait dengan konteks pembahasan kali ini terkait penyediaan dan pemanfaatan citra satelit oleh LAPAN.

Sebelum 2012, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menyediakan data citra satelit pada anggarannya masing-masing. Akibatnya, pengadaannya tidak efektif dan efisien. Kemudian, UKP4 memutuskan semua pengadaan citra difokuskan atau disatukan di LAPAN. Sehingga muncul Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

Sesuai amanat, LAPAN berkewajiban menyediakan citra, jadi instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan menyediakan citra sendiri. Hal ini diperkuat Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 yang menekankan penyediaan citra satelit, penetapan metode dan kualitas pengolahan data, serta penyimpanan dan pendistribusian data melalui bank data penginderaan jauh nasional dilakukan LAPAN. Sehingga LAPAN berkewajiban menyediakan data citra satelit tersebut dengan menggunakan lisensi pemerintah dan diberikan secara gratis.

Penyediaan dan pemanfaatan data tersebut diaplikasikan untuk sumber daya alam dan lingkungan, tata ruang, kebencanaan, peta dasar, pertahanan dan keamanan, perubahan iklim, dan kepentingan strategis lainnya.

Pada pembahasan kali ini, Komisi VII DPR RI meminta agar LAPAN lebih mengoptimalkan pemanfaatan data penginderaan jauh. LAPAN juga melakukan sosialisasi secara intensif akan pentingnya pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh untuk mitigasi bencana. Masukan lainnya yaitu mencegah kerusakan lingkungan hidup dan mempercepat keberhasilan pembangunan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai potensinya serta mempercepat penyelesaian kebijakan satu peta.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL