Kompetensi Utama

Layanan


Keterbukaan Informasi Publik Menjadi Hak Setiap Orang
Penulis Berita : Humas/USY • Fotografer : Humas/USY • 20 Dec 2017 • Dibaca : 882 x ,

Dave Laksono dari DPR RI memaparkan tentang Keterbukaan Informasi Publik pada forum Diskusi Publik yang diselenggarakan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta

Rabu (20/12), LAPAN menghadiri diskusi publik dengan tema “Potret Keterbukaan Informasi” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Diskusi dikemas dalam bentuk talkshow yang menghadirkan narasumber dari KIP. Mereka adalah Ketua KIP, Tulus Subardjono beserta para Komisioner dan anggota KIP, yaitu Arif Adi Kuswardono, Romanus Ndau, Richard. Diskusi ini juga menghadirkan narasumber dari DPR RI, Dave Laksono.

Diskusi membahas tentang sejauh mana informasi itu merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Informasi yang tersampaikan dengan baik akan memacu perkembangan suatu negara. melalui informasi, dapat diketahui jumlah kebutuhan dan ketersediaan suatu bidang apapun.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal itu sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraaan negara. Arus informasi secara langsung maupun tidak langsung akan dapat ikutan memantau proses berjalannya suatu proyek nasional, termasuk penggunaan anggaran negara. Masyarakat pun juga harus terlibat untuk mengawasinya.

Saat ini, informasi sebagai kebutuhan pokok yang jadi modal dasar untuk melakukan segala aktifitas mulai dari bidang transportasi sampai bisnis. Keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah sangat mutlak dilakukan. Keterbukaan informasi ini yang akan menunjang pelaksanaan pemerintahan yang terbuka menuju tercapainya good governance. Pemerintahan yang terbuka artinya mudah diakses dan bersifat partisipatoris.

“Setiap entitas wajib menyediakan informasi yang terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat cepat, terbarui, terpercaya, tepat dan berbiaya ringan,” ujar Romanus. Dalam diskusi ini ditekankan, setiap orang punya kewajiban untuk menyebarluaskan suatu informasi. “Pada jajaran kaum elit masih sangat minim untuk memberikan informasi yang memadai malah terkesan apa adanya,” ungkapnya menyayangkan.

Untuk itu, Richard mengatakan, pemeringkatan keterbukaan informasi publik diselenggarakan untuk mengetahui tingkat keterbukaan informasi yang dilakukan oleh seluruh entitas di Indonesia. Pada kesempatan ini sekaligus disampaikan penganugerahan pemeringkatan tersebut akan diumumkan esok harinya di Istana Wakil Presiden, Jakarta.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL