LAPAN mengikuti pameran di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/2). Dalam pameran tersebut, LAPAN menampilkan hasil litbang teknologi penerbangan dan antariksa antara lain pengembangan satelit, pengembangan pesawat N-219 (Nurtanio), dan pembangunan observatorium nasional.

Saat ini LAPAN sedang mengembangkan Satelit LAPAN-A4 dengan misi untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, pemantauan maritim, serta kepentingan ilmiah. Satelit ini nantinya akan dilengkapi dengan kamera sensor optik.

Dalam pengembangan teknologi sains antariksa, LAPAN akan membangun observatorium nasional di Gunung Timau, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembangunan fasilitas ini, LAPAN bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Nusa Cendana, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Gunung Timau dipilih sebagai lokasi observatorium dengan berbagai pertimbangan. Contoh pertimbangannya yaitu, wilayah ini memiliki musim kering yang panjang sehingga ideal untuk pengamatan astronomi. Kemudian, daerah tersebut masih jauh dari perkotaan sehingga sedikit polusi cahaya. Observatorium akan dibangun di atas area seluas 30,25 hektar. Selain membangun observatorium, LAPAN juga akan membangun pusat sains di Kabupaten Kupang.

Pembangunan observatorium nasional ini penting bagi Indonesia karena memiliki peran yang penting. Pertama, observatorium ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 yang memuat tentang kegiatan keantariksaan, salah satunya sains antariksa. Kedua, kegiatan ini menjadi agenda prioritas presiden yang tertuang dalam Nawa Cita. Konsep tersebut yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Upayanya antara lain melalui pemerataan pembangunan antar-wilayah, terutama untuk kawasan Indonesia Timur.

Pameran yang diikuti LAPAN ini dalam rangka rapat koordinasi nasional (rakornas) pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga tahun 2018. Tema rakornas tersebut yaitu modernisasi dan simplifikasi pelaksanaan anggaran untuk mengawal APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Saat membuka acara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) harus menggunakan anggarannya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat. Hal ini disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari uang rakyat.