Kompetensi Utama

Layanan


Proses Pengadaan Barang dan Jasa Harus Efektif dan Efisien
Penulis Berita : Humas/Sur • Fotografer : Humas/Sur • 16 May 2018 • Dibaca : 1307 x ,

Sekretaris Utama LAPAN saat sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa.

LAPAN menyelenggarakan Sosialisasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan didukung Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum LAPAN. Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Aula Indriya Bhuwana, Jl. Lapan No.70 Pekayon, Pasar Rebo, Senin 14 Mei 2018.

Dalam sambutan pembukaan Sekretaris Utama LAPAN, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih mengatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan LAPAN, bahwa Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan proses, mekanisme, prosedur dalam pengadaan barang /jasa pemerintah.

Erna juga mengatakan bahwa sosialisasi tersebut membahas tiga agenda utama yaitu terkait kelembagaan, pengakuan profesi, serta peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia melanjutkan, terkait kelembagaan, peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memerlukan tata organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian, profesi pengadaan barang/jasa diakui dalam bentuk sertifikat. Pengakuan profesional tersebut harus terus dikembangkan, ditingkatkan, diperbarui sesuai dengan peraturan dalam rangka memudahkan pengelolaan barang/jasa. Sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa bukan hanya sekedar pengakuan negara kepada kemampuan seseorang, namun juga menjadi motivator dalam pelaksanaan tugas.

Erna mengatakan, profesionalisme dalam menjalankan tugas sanga penting. Wujudnya yaitu tidak pelasanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan perundangan hanya mengacu pada aturan perundangan serta secara efektif dan efisien. Dengan demikian, proses akan menjadi lancar dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program LAPAN. 

Proses pengadaan barang/ jasa telah memiliki aturan baru. Erna menjelaskan, peraturan tersebut memberikan gambaran tentang proses penyederhanaan pengadaan barang/ jasa. Ia mengingatkan, di balik penyederhanaan tersebut harus ada prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. 

Sosialisasi tersebut menghadirkan tiga narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Anita Carilina, M. Firdaus, dan Wahyu Setyo Wijaya. Masing-masing membahas tentang reformasi kelembagaan PBJP sebagai pusat keunggulan (center of exellence) PBJP, kebijakan dan layanan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketiga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sosialisasi di hadiri oleh perwakilan dari seluruh satker di lingkungan LAPAN.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL