Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Berbenah untuk Satu Data Penerbangan dan Antariksa
Penulis Berita : Humas/EK • Fotografer : Humas/EW • 25 Jul 2018 • Dibaca : 2093 x ,

Narasumber memaparkan mengenai pentingnya satu data.

LAPAN menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Satu Data Penerbangan dan Antariksa. Kegiatan tersbeut berlangsung di Pusat Sains Antariksa LAPAN, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/7). Diskusi ini merupakan upaya untuk mewujudkan adanya satu data, yang merupakan program inisiatif pemerintah dalam meningkatkan berbagi pakai dan pemanfatan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan terintegrasi. Dengan demikian, data tersebut dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Satu data merujuk pada kesiapan untuk memenuhi tiga prinsip, yaitu satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Chusnul Tri Judianto, saat membuka acara mengatakan bahwa satu data penerbangan dan antariksa merupakan program besar sesuai dengan arahan presiden. Presiden mengatakan, data dan informasi yang akurat dan berkualitas dapat mendukung pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Dalam acara tersebut, LAPAN menghadirkan narasumber dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Para narasumber memaparkan mengenai regulasi dan implementasi satu data di istansinya. Menurut ketiga narasumber, satu data dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mpartisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. 

Robertus Theodore dari KSP menjelaskan bahwa satu data Indonesia dicetuskan karena banyaknya data yang tidak dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Sementara itu, Asep Sukmayadi dari Kementerian PPN/Bappenas mengatakan bahwa satu data pembangunan dimulai dari tuntutan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengamanatkan penyediaan sistem integrasi satu data pembangunan. Caranya yaitu dengan memperbaiki tata kelola yang telah terstruktur, meningkatkan kualitas data sesuai standar, mempermudah akses terhadap data, serta mendorong keterbukaan data pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan nasional.
Transformasi pendataan dimulai dengan tujuan satu data untuk menyatukan data yang diperlukan. Budi Sulistiyo dari KKP menjelaskan bahwa data tersebut dapat menjadi informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. 

FGD ini dihadiri oleh Tim Satu Data Penerbangan dan Antariksa, Kepala Bidang Program dan Fasilitas atau Kepala Bidang Diseminasi, serta PIC jaringan di lingkungan LAPAN. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan satu data penerbangan dan antariksa.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL