Kompetensi Utama

Layanan


Diduga dari Buangan Kapal Minyak yang Cemari Pantai Balikpapan Berbeda dengan Milik Pertamina, Wali Kota Galau, Gubernur Minta Usut Tuntas
Penulis : http://kaltim.prokal.co • Media : http://kaltim.prokal.co • 25 Jul 2018 • Dibaca : 6408 x ,

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Uji laboratorium terhadap cairan yang mencemari teluk Balikpapan akhirnya keluar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan dan Pertamina sepakat. Material hitam yang mengambang di sekitar Pelabuhan Semayang hingga Benua Patra adalah jenis minyak.

Baik DLH maupun Pertamina melakukan pengujian dengan dua parameter. Pertama, specific gravity. Untuk menentukan berat jenis cairan tersebut. Lalu, ada flash point. Untuk menentukan apakah cairan tersebut mudah terbakar atau tidak. Sampel dari DLH dan Pertamina kemudian saling dibandingkan.

“Uji sampel di parameter specific gravity pada angka 0,99 sampai dengan 1,0. Angka ini menunjukkan berat jenis kandungan cairan tersebut dinilai cukup berat,” kata Suryanto, Selasa (24/7).

Semakin berat angkanya, semakin pekat kandungan minyak. Namun, hasil menunjukkan, untuk sampel minyak yang diuji memiliki perbedaan dengan jenis minyak yang pernah mencemari Teluk Balikpapan pada akhir Maret lalu. Ini berdasarkan pada minyak milik Pertamina adalah jenis crude oil (minyak mentah) dengan kandungan specific gravity 0,8. Jadi, ada kemungkinan cairan hitam ini milik salah satu usaha di sekitar teluk. Ataupun kapal yang melintas di perairan Teluk Balikpapan pada saat itu.

“Meski begitu, hasil ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mengetahui sumber minyak tersebut,” sambung Suryanto.

Ini karena pihaknya juga masih menunggu tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang saat ini masih melakukan pengambilan sampel di beberapa lokasi.

“Menunggu hasil uji lab tim Gakkum, baru dapat dibandingkan hasilnya yang kami (DLH dan Pertamina) miliki. Tim ini yang punya kewenangan memutuskan,” kata dia.

Koordinasi juga dilakukan untuk mengecek usaha atau kegiatan apa yang ada di sekitar perairan. Termasuk aktivitas kapal. Untuk menemukan indikasi tersebut, pihaknya belum bisa berspekulasi. Apalagi menyalahkan pihak tertentu. “Enggak bisa langsung nunjuk, kami harus didukung data satelit,” sebutnya.

Menyikapi dugaan yang ada, DLH telah berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan untuk melihat aktivitas kapal yang melintas pada waktu kejadian. Sebab, ada kemungkinan cairan tersebut juga berasal dari kapal. Bukan hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Gakkum untuk meminta foto satelit melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

“Melalui P3EK (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan), sudah ke LAPAN. Dari satelit, bisa terlihat jejak minyak. KSOP juga sudah kita minta untuk melihat pergerakan kapal di sekitar lokasi pada saat kejadian,” tuturnya.

Kembali dia meminta kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas terlebih dahulu di perairan, khususnya di wilayah tercemar. Sebab, kandungannya mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Apabila tersentuh, langsung menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan mengarah pada cacat fisik. Karena itu, papan imbauan tetap dipasang di kawasan rawan.

“Khususnya di Pantai Melawai situ. Siapa tahu kan masih ada endapan. Bercampur pasir terus diinjak atau diselami. Kena sedikit saja bisa bahaya. Kalau impoten saja, masih enggak masalah. Kalau cacat fisik, ini yang gawat,” tukasnya.

Ditemui terpisah, Kepala KSOP Kelas 1 Balikpapan Jhonny Runggu Silalahi menyatakan, pihaknya sudah menerima informasi soal kandungan dalam cairan minyak tersebut. Informasi yang diperoleh, minyak yang mencemari memiliki karakteristik lebih kotor. Ini mengindikasikan dugaan dari buangan kapal, namun masih perlu pembuktian.

“Aturan lingkungan hidup itu tak boleh lebih dari 20 ppm (part per million). Nah, ini lebih dari itu. Dugaan ke kapal memang ada. Makanya kami lakukan monitoring dan patroli. Sebab, kegiatan minyak di perairan Balikpapan ini besar,” ungkap Jhonny.

Jika memang kapal yang melakukan pencemaran, kemungkinan lain berasal dari kapal tenggelam. Namun, kemungkinan ini bisa dikatakan gugur lantaran belum ada laporan kapal kandas atau tenggelam yang diterima KSOP. “Kapal kecil pun tak bisa membuat pencemaran seperti ini,” lanjutnya.

Dirinya hanya mengimbau agar masyarakat maupun awak kapal di sekitar wilayah pencemaran untuk tidak sembarangan menyalakan api. Sebab, memang ada kemungkinan terjadinya peristiwa kebakaran seperti sebelumnya. Karena itu, setiap pencemaran minyak terjadi, pihaknya langsung melakukan patroli untuk mengingatkan kapal yang melintas.

“Kami harap, kondisinya seperti kejadian sebelumnya karena membahayakan pelayaran,” tukasnya.

WALI KOTA GALAU

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang mengetahui terjadi pencemaran minyak di Teluk Balikpapan menyatakan sudah menyampaikan kejadian ini ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Bogor, Senin (23/7) lalu. Dirinya meminta Presiden agar meninjau ulang Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“UU ini menjadi mudarat bagi kabupaten dan kota. Termasuk persoalan tumpahan minyak yang kembali terjadi di perairan Balikpapan,” ungkapnya usai melepas calon jamaah haji di Balikpapan Islamic Center kemarin.

Kata Rizal, UU tersebut membatasi kewenangan pemkot. Karena perairan dengan radius 0-12 mil dari bibir pantai merupakan kewenangan pemprov, pemkot tidak bisa bertindak langsung. Apalagi bergerak bebas melakukan penindakan kepada pelaku pencemaran.

“Dulu, perairan 0-4 mil masih jadi wewenang kota, 12 mil berada di provinsi, di luar 12 mil itu kewenangan nasional. Tapi sekarang, 0-12 mil langsung oleh provinsi. Dilema ‘kan? Di satu sisi, tumpahan terjadi di depan mata kita, tapi kewenangan berada di pihak provinsi,” beber Rizal.

Sementara pihaknya masih menunggu hasil penyidikan dan penelitian petugas berwajib. Sebab, kasus tumpahan minyak telah masuk ranah hukum. “Semua sudah masuk ranah provinsi, tapi karena tetap ada kepentingan kota kami tetap mengantisipasi. Tapi, tidak boleh asal lapor, dan jangan sampai digugat ulang,” kata Rizal.

Sebelumnya, paparan minyak itu kembali menebal di pesisir Balikpapan. Padahal, sempat menipis pada Sabtu (21/7) dan Minggu (22/7). Ceceran minyak pada Jumat lalu mencemari kawasan perairan laut mulai depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Balikpapan, Melawai, Dermaga TNI AL, hingga Banua Patra. Luas areal terpapar sekitar 3.800 meter persegi. Sementara kemarin, areal terpapar lebih panjang, yakni sampai di belakang Polsek Semayang, Jalan Yos Sudarso. Namun, konsentrasi minyak lebih tipis, tidak sepekat Jumat (20/7) lalu.

TINDAK TEGAS

Di Samarinda, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta kasus pencemaran yang diduga dari tumpahan minyak di Balikpapan segera ditindaklanjuti. Polisi mesti secepatnya mengambil tindakan hukum tegas karena pihak yang bersalah harus bertanggung jawab.

“Polisi sebagai penegak hukum harus tegas. Ya, kalau PT Pertamina salah, mereka harus tanggung jawab, KSOP juga harus tegas,” ujar Faroek kemarin (23/7).

Dia menyatakan, kasus tumpahan minyak di Balikpapan bukan perkara remeh. Kerugian yang terjadi sangat besar.

“Hitung-hitungan kerugiannya, KLHK yang tahu persis. Mereka semua saat ini sedang di lapangan, tapi saya harap, ada tindakan segera mungkin kepada pihak yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Kaltim terpilih Pilgub Kaltim 2018, Hadi Mulyadi, turut angkat bicara soal tumpahan minyak di pantai Balikpapan. Politikus PKS itu menilai, kasus tumpahan minyak merupakan persoalan serius. Pencemaran lingkungan kategori berat. Jika dibiarkan terus terjadi, dampaknya terhadap ekosistem laut bakal semakin parah. Pemerintah dan pihak terkait harus mengambil tindakan yang lebih serius.

“Pihak terkait harus tanggung jawab, PT Pertamina harus membeberkan secara jelas penyebab kejadian itu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Apalagi, sebelumnya sudah pernah terjadi peristiwa yang sama beberapa bulan lalu,” tegas Hadi Mulyadi.

Dikatakannya, jika tumpahan minyak di Balikpapan kembali disebabkan kelalaian PT Pertamina, sanksi berat mesti diberikan. Sebab, secara jelas membuat kesalahan fatal kembali terulang dan menunjukkan pihak BUMN itu tidak melakukan langkah-langkah antisipasi sebelumnya.

“Itu sangat merugikan masyarakat Kaltim. Merusak lingkungan, akibatnya juga jangka panjang. Membunuh biodata laut, banyak yang mati gara-gara tumpahan minyak,” pungkasnya.


Sumber: http://kaltim.prokal.co/read/news/336526-minyak-yang-cemari-pantai-balikpapan-diduga-dari-sini.html








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL