Kompetensi Utama

Layanan


Pemerintah Belum Libatkan Desa Dalam Penanganan Karhutla
Penulis : Muhammad Mu'alimin • Media : law-justice.co • 26 Aug 2018 • Dibaca : 4654 x ,

Jakarta , Law-Justice.co - Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Iwan Sulaiman Soelasno, menilai, maraknya kembali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukan upaya pencegahan dari semua pihak belum berjalan maksimal.
Termasuk masih lemahnya pelibatan desa dalam kegiatan restorasi gambut selama ini.

Iwan yang juga owner desapedia.id ini, meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) yang telah mempunyai program Desa Peduli Gambut (DPG) selama ini untuk bekerja lebih maksimal dalam melibatkan desa di kegiatan-kegiatan restorasi gambut sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran lahan gambut.
Kebakaran lahan gambut di sejumlah wilayah di Indonesia sejauh ini makin memburuk. Di Kalimantan Barat saja, ada 357 titik api yang terpantau oleh satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Sedangkan di Provinsi Jambi, menurut catatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sampai dengan Agustus 2018 ini luas kebakaran hutan di Provinsi Jambi sudah mencapai 460 hektar, dan 20 persennya berada dikawasan gambut. Pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih akan berlaku hingga November 2018 mendatang.
Sebagaimana yang dilansir dari berita desapedia.id, Iwan juga menyayangkan lemahnya koordinasi antara BRG dengan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi lahan gambut yang juga memiliki program Desa Peduli Gambut.

Menurutnya, sebagai lembaga negara, BRG harusnya lebih proaktif ketimbang perusahaan-perusahaan pemilik konsesi lahan gambut itu dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari program Desa Peduli Gambut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di areal gambut.

“BRG harus tegas kepada semua perusahaan pemilik konsesi lahan gambut terutama soal sinergis program desa gambut dan ketersediaan data jumlah desanya. BRG harus melakukan sendiri pendataan jumlah desa gambut, jangan ada ketergantungan kepada perusahaan pemilik konsesi lahan gambut”, lanjut Iwan. 



Sumber: https://law-justice.co/pemerintah-belum-libatkan-desa-dalam-penanganan-karhutla.html








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL