Kompetensi Utama

Layanan


Tersangka karhutla bertindak sendiri, bukan instruksi korporasi
Penulis : Ronna Nirmala • Media : beritagar.id • 27 Aug 2018 • Dibaca : 3787 x ,

Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat bergerak cepat menangani kasus kebakaran hutan dan lahan serta kebun (karhutla) di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Minggu (26/8/2018), Polda menetapkan 26 orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengungkapkan, tidak semua tersangka berada dalam tahanan Polda. Hanya 14 yang ditahan, 10 tersangka masih bebas, sementara dua lainnya meninggal dunia lantaran terpapar asap dari karhutla.

Keseluruhan tersangka ditangkap berdasarkan 19 laporan yang masuk ke Polda hingga 24 Agustus 2018. Sebagian tersangka sudah berstatus P21 atau siap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Melansir laporan ANTARA, pembagian penanganan tersangka ini dibagi antara lain Polresta Pontianak sebanyak empat kasus dan empat tersangka, Polres Sambas dengan empat kasus dan empat tersangka (satu tersangka meninggal dunia), Polres Bengkayang dengan lima kasus dan lima tersangka.

Kemudian Polres Sintang dengan tiga kasus dan enam tersangka (satu tersangka meninggal dunia), Polres Melawi dengan satu kasus dan empat tersangka, dan Polres Kayong Utara dengan satu kasus dan satu tersangka.

Sejauh ini, Polda tidak menyebut para tersangka bertindak atas perintah korporasi melainkan bertindak secara perseorangan. Kendati begitu, Didi menegaskan pihaknya bakal menindak tegas siapa pun yang terbukti dengan sengaja membakar lahan.

“Bila perlu viralkan, biar menjadi petunjuk bagi petugas untuk melakukan penindakan,” sebut Didi.

Status siaga darurat karhutla sudah ditetapkkan di Kalimantan Barat sejak 2 Januari 2018 hingga Desember 2018.

“Dengan pemberlakuan siaga darurat, maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personel, komando, logistik, anggaran, dan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, Februari 2018.

Belum ada data pasti berapa korban yang muncul akibat bencana ini. Laman BeritaSatu menulis ribuan warga tercatat menderita Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap. Sebagian besarnya dialami oleh anak-anak, ibu hamil, penderita asma, jantung, dan lansia.

Bukan hanya bagi kesehatan, karhutla juga berdampak pada lalu lintas sungai dan terhambatnya distribusi kebutuhan pokok. Hal ini secara tidak langsung membawa pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Menyisir pantauan satelit Terra dan Aqua milik LAPAN untuk periode 16-22 Agustus 2018, Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan titik panas terbanyak.

Sebarannya naik, dari 678 titik pada pekan sebelumnya menjadi 814 titik pada periode yang disebut di atas.

Cabut kasasi
Pekan lalu, negara kembali kalah di meja hijau terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Vonis itu dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kepada negara yang di antaranya termasuk Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Gugatan itu diajukan warga (citizen lawsuit) yang terdiri dari beberapa aktivis lingkungan hidup. Tuntutan itu mengacu pada peristiwa karhutla pada 2015. Penggugat menuntut adanya peraturan atau kebijakan terkait dengan pengelolaan lahan serta antisipasi karhutla.

Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap lantaran tergugat mengajukan kasasi yang prosesnya masih dalam pemeriksaan Mahkamah Agung. Pihak tergugat berargumen, berbagai langkah koreksi penanganan karhutla telah dilakukan secara besar-besaran oleh Jokowi usai kejadian pada tahun 2015.

Keputusan kasasi ini disesalkan para penggugat. Menurut mereka, pemerintah seharusnya mempelajari dan mengkaji ulang putusan pengadilan.

Apalagi, tidak ada sanksi yang dijatuhkan dalam perkara ini. Yang ada hanyalah sanksi moral, dalam hal ini pemerintah dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya melindungi hak asasi manusia.

“Saran kami, tinjau lagi bagaimana putusan ini. Karena ini terkait kewajiban melindungi hak-hak hidup masyarakat. Lebih baik cabut kasusnya,” kata Riesqi Rahmadiansyah, salah satu kuasa hukum penggugat melalui Republika, Minggu (26/8/2018).

Pendapat senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati. Menurutnya, langkah kasasi yang diajukan pemerintah bisa menjadi preseden buruk untuk Jokowi.

“Gugatan CLS (citizen lawsuit) ini hanya mengingatkan pemerintah bahwa ada kewajiban yang belum dilakukan sehingga akibatnya bisa merugikan masyarakat,” katanya.

Obral izin
Masifnya pemberian izin pengalihan fungsi lahan gambut dalam periode pemerintahan sebelumnya disinyalir menjadi penyebab tak tuntasnya kasus karhutla di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo menilai hal ini terjadi karena pemerintah kerap mengobral izin pembukaan lahan baru tersebut.

Mengutip Harian Neraca, Bambang menghitung, selama tujuh periode kabinet pemerintah, izin yang dikeluarkan untuk pembukaan lahan baru mencapai 42.253.234 hektare.

“Izin terbesar terjadi sepanjang periode 2005-2014. Izin itu semakin diperparah dengan lemahnya penegakan hukum hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas,” kata Bambang, Sabtu (25/8/2018).

Sementara, kejadian karhutla paling berdampak luas yang paling diingatnya adalah pada tahun 1997-1998. Saat itu ada sekitar 10 sampai 11 juta hektare lahan yang terbakar dengan asap yang menyebar hingga ke beberapa negara ASEAN.

Setelah periode tahun tersebut, karhutla secara besar-besaran masih terus terjadi. Hingga pada 2014, pemerintah dibuat malu oleh UU “Transboundary Act” yang dikeluarkan Singapura lantaran asap yang berasal dari hutan Indonesia dianggap merugikan warganya.

Lewat kebijakan itu, Singapura bisa melakukan penangkapan bos korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran itu, meski bukan warga negara mereka. “Lahirnya UU ini juga akibat penanganan kebakaran di Indonesia yang tidak sistematis dan menggigit,” sambung Bambang.

Dalam kacamatanya, baru pada pemerintahan Jokowi perubahan atas aturan “obral izin” itu berubah. Moratorium pembukaan lahan diketok oleh Jokowi. Selain itu, beberapa langkah penegakan hukum dengan sasaran korporasi juga banyak dilakukan.

“Langkah berani dikeluarkan Menteri LHK dengan menerbitkan Permen LHK 77 tahun 2015 tentang pengambilan areal bekas kebakaran dalam konsesi, setelah sebelumnya juga mengeluarkan SE 495/2015 yang meminta korporasi menghentikan semua kegiatan pemanfaatan gambut dan kanal,” tukas Bambang.






Sumber: https://beritagar.id/artikel/berita/tersangka-karhutla-bertindak-sendiri-bukan-instruksi-korporasi








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL