Kompetensi Utama

Layanan


Titik panas karhutla 2018 tak sebanyak 3 tahun lalu
Penulis : Tasya Simatupang • Media : beritagar.id • 28 Aug 2018 • Dibaca : 4971 x ,

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) masih terjadi hingga kini. Dari insiden itu, hingga Selasa (28/8/2018) menurut lansiran Kompas.com, Polda Kalbar menetapkan 27 orang sebagai tersangka.

Dari 27 orang tersebut, hanya 14 orang yang mendekam di dalam tahanan Polda. Sedangkan dua orang tersangka meninggal akibat terpapar asap karhutla dan 10 lainnya masih bebas.

Adapun kebakaran tersebut terjadi akibat banyaknya titik panas (hotspot) yang menyebar di Kalimantan. Namun, titik panas juga terjadi di seluruh wilayah Tanah Air.

Titik panas dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki suhu permukaan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh satelit penginderaan jauh.

Titik panas tersebut dihitung sebagai jumlah, bukan suatu luasan. Biasanya digunakan sebagai indikator kebakaran lahan dan hutan di suatu wilayah.

Dengan demikian, titik panas tidak bisa serta merta disamakan dengan jumlah kejadian karhutla. Namun, semakin banyak titik panas, semakin banyak pula potensi kejadian kebakaran lahan di suatu wilayah.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga telah mengelompokkan titik panas ini menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kepercayaan laporan (confidence level). Kategori tersebut adalah rendah (kurang dari 30 persen), nominal (30 sampai 80 persen), dan tinggi (di atas 80 persen).

Confidence level ini menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa titik panas yang terpantau dari satelit penginderaan jauh merupakan kejadian nyata di lapangan.

Menurut data yang dipelajari Lokadata Beritagar.id, pada kurun Januari hingga 26 Agustus 2018, titik panas terbanyak berada di wilayah kalimantan dengan jumlah 9.957. Jumlah ini nyaris dua kali lipat titik panas di wilayah Sumatra atau delapan kali lebih banyak ketimbang titik panas di wilayah Jawa.

Dua wilayah Kalimantan yang paling banyak terpapar sebaran titik panas pun akhirnya ditetapkan berstatus siaga. Kedua wilayah tersebut adalah Provinsi Kalbar yang status siaganya ditetapkan sejak 2 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 dan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditetapkan pada 20 Februari 2018 - 21 Mei 2018.

Sedangkan Maluku dan Papua memiliki sebaran titik panas paling sedikit. Namun, angka penanggulangan di sana lebih tinggi ketimbang Pulau Jawa yang jumlah titik panasnya lebih banyak.

Lebih sedikit
Karhutla yang terjadi kali ini bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Pada 2013, 2014, dan 2015 adalah momen karhutla besar di Tanah Air.

Bahkan pada Agustus 2014, titik panas mencapai 14.511--sekitar 5.000 lebih banyak dari catatan 2018. Namun, lonjakan yang terjadi pada bulan-bulan selanjutnya dalam 2014 menandakan Indonesia tetap harus waspada.

Apalagi saat itu ribuan penduduk di Sumatra, Kalimantan, hingga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, pun turut terkena imbasnya. Kabut asap yang mengepul akibat karhutla mengganggu jarak pandang untuk transportasi dan menyebabkan gangguan pernapasan.

Akhirnya pada 2016, Singapura menyatakan akan menggugat perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan karhutla.

Tak lama kemudian sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga menggugat Menteri Pertanian RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng.

Bahkan, kasus ini pun menyeret Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Kebetulan, pemerintahan Jokowi sudah ditetapkan bersalah dalam karhutla.

Vonis tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya pada 2017. Pengadilan menetapkan negara, serta Jokowi, bersalah dalam perbuatan melawan hukum dan kelalaiannya menangani karhutla pada 2015.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya, pun telah memaparkan bukti-bukti di lapangan yang menguatkan keputusan PT tersebut.

Widjaja menjelaskan, data yang telah terangkum hingga Selasa (14/8) tercatat ada 790 titik api. 201 di antaranya berada di area korporasi.

"Berdasarkan data titik api pada tanggal 14 Agustus 2018 yang di-overlay dengan peta sebaran konsesi di Kalbar, dari 790 titik api terdapat 201 titik api berada di dalam konsesi," papar Widjaja seperti dikutip Tempo.co.id, Jumat (24/8).

Namun, hal ini tak berarti semua titik api disebabkan oleh perusahaan. Sebab, dari data yang ditemukan, tak semua titik api berada di dalam area konsesi. Sehingga diduga masih banyak pula masyarakat yang mengelola lahan dengan pembakaran hutan skala kecil.

Menanggapi gugatan pada dirinya, Jokowi mengatakan keputusan tersebut harus tetap dihormati. Meskipun demikian, pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sementara itu kuasa hukum penggugat Jokowi dan beberapa pejabat tinggi lainnya, Riesqi Rahmadiansyah, sempat menyarankan agar pemerintah meninjau dan mengkaji kembali putusan PT Palangkaraya sebelum mengajukan kasasi.

"Saran kami, tinjau lagi bagaimana putusan ini. Karena ini terkait kewajiban melindungi hak-hak hidup masyarakat. Lebih baik cabut kasasinya," ucapnya dalam Republika.co.id, Minggu (26/8).

Pertimbangan tersebut menjadi saran darinya. Apalagi dalam kasus ini pemerintah tak akan dijatuhi hukuman sebagaimana biasanya. Pemerintah hanya akan mendapat sanksi moral karena dianggap tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat atas bencana karhutla secara maksimal.








Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/titik-panas-karhutla-2018-tak-sebanyak-3-tahun-lalu








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL