Kompetensi Utama

Layanan


Pemerintah Gandeng Tiga Lembaga Statistik Pantau Data Padi
Penulis : Hen • Media : http://citypost.id • 13 Sep 2018 • Dibaca : 4178 x ,

Jakarta, CityPost - Pemerintah gandeng BIG, LAPAN dan BPS ciptakan sistem pemantauan data produksi padi agar valid dan akurat, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng Badan Informasi Geoaspasial (BIG), Lembaga Pengembangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menciptakan sistem yang lebih valid dan akurat dengan memaksimalkan pencitraan satelit.

Menurut Deputi Bidang Pangan dan Pertanian–Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah, menyampaikan, usai dirinya mengikuti rapat koordinasi terbatas di Kementeriannya, dengan sistem ini, semua hal menjadi pasti.

“Kita ingin tahu pasti proses yang sebenarnya tentang kapan kita tanam padi, kapan kita panen padi, sehingga pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat dan tepat, mengingat data pertanian dan pangan selama ini dianggap tidak akurat”, katanya.

Lebih lanjut Musdalifah mengatakan, akhir-akhir ini telah terjadi silang pendapat mengenai perlu tidaknya impor beras. Kementerian Pertanian mengklaim sudah cukup dan tidak perlu impor, namun faktanya di lapangan harga beras naik karena pasokan minim. 

Melalui sistem baru nanti, menurut Musdalifah, antara lain juga dapat membantu Perum Bulog sebagai pihak yang ditugasi menyerap hasil produksi petani. Bulog nantinya memiliki persiapan yang lebih matang sebab dapat diketahui wilayah-wilayah mana yang akan panen terlebih dahulu dan perkiraan luas lahan yang akan dipanen.

Musdalifah menambahkan, selain memperkuat pemantauan melalui sistem yang dibangun antara BIG, LAPAN dan BPS itu, pihaknya juga berharap mendapatkan data yang lebih akurat melalui perbaikan metodologi perhitungan produksi yang kini dikerjakan BPS dan Badan Pengujian Penerapan Teknologi (BPPT).

Menurut pengamatan para ahli perberasan selama ini angka produksi padi juga dihasilkan melalui metode pengamatan yang biasa dilakukan Kementerian Pertanian dan Badan Statistik, diragukan akurasinya, terutama oleh para pelaku usaha dan pihak yang terkait.

Sementara itu, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (BIG), Nurwahyudi, mengatakan, sistem pemantauan tersebut dibangun untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat pendataan kondisi tanam padi.

Dikatakannya, data yang dikirim satelit LAPAN dalam program ini diperbarui dua hari sekali, sementara yang dilakukan Kementan selama ini melalui sistem informasi Kementerian Pertanian diperbaharui setiap dua bulan sekali sesuai periode jalur satelit, ungkapnya.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rosanti M. Stat, sebagai pembicara pada saat acara Diskusi yang dibuat media ini yang dikemas dalam Forum Diskusi CERDAS (Cerita Dibalik Asumsi dan Solusi) dengan tema “Terjadi Silang Kebijakan: Kemendang Impor Beras, Kementan Bilang Tidak Perlu” tanggal 12 Februari 2018 di Gedung Aldeoz, Jakarta Selatan, sebagai Keynotespeech adalah Komjen Pol. (purn) Susno Duadji sebagai Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian (KP3I).

Menyampaikan, bahwa untuk mengetahui data pertanian padi, maka akan diterapkan metode melalui pengamatan satelit, yang diharapkan hasilnya akan bisa lebih akurat, karena angka produksi padi selama ini diduga tidak akurat.

Mudah-mudahan datanya bisa lebih tepat dan akurat, sehingga angka produksi yang valid tersebut bisa dipakai oleh Pemerintah selaku penentu Kebijakan untuk menentukan perlu tidaknya impor beras, ungkapnya.

Turut sebagai pembicara lainnya dalam diskusi publik tersebut yakni perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Prof. Bomer Pasaribu, beserta undangan lainnya, sedangkan undangan dari Kementerian Pertanian tidak datang. 

Dari kesimpulan yang diambil dari diskusi tersebut dan keterangan dari pada peserta, yang juga hadir dari mantan petinggi Bulog, wartawan, lembaga masyarakat, mahasiswa, dll, menyebutkan bahwa masih sering terjadi perdebatan tentang neraca produksi dan permintaan beras.

Banyak pihak meyakini Indonesia mengalami defisit beras, terbukti impor beras terus dilakukan dan meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya sebagian pihak, khususnya Kementerian Pertanian, seringkali menyatakan bahwa total produksi beras nasional cukup untuk memenuhi permintaan, sehingga impor beras tidak diperlukan.

Total permintaan dihitung dengan cara mengalikan jumlah penduduk dengan angka konsumsi perkapita yang diturunkan dari data Susenas.
Angka total permintaan yang diperoleh dengan cara ini selalu lebih rendah dibandingkan angka total produksi beras nasional, artinya Indonesia mengalami surplus beras, sehingga impor beras tidak diperlukan.

Hasil perhitungan ini tentu saja banyak dipertanyakan mengingat impor beras, meskipun berfluktuasi, cenderung terus dilakukan.
Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan ini. Kemungkinan pertama adalah angka produksi beras nasional overestimate, sedangkan kemungkinan kedua angka perkiraan permintaan yang underestimate.

Sulit memperoleh jawaban yang pasti tentang mana kemungkinan yang benar. Banyak pihak yang meragukan kebenaran angka total produksi beras nasional. Analisis yang dilakukan oleh Sastrotaruno dan Maksum (1997) memperkirakan angka produksi beras nasional 17 persen lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya.

Kecurigaan yang sama juga dinyatakan oleh Simatupang dan Mardianto (2002). Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada koreksi dari pihak berwenang, terdahulu. BPS dan Departemen Pertanian, tentang angka produksi beras nasional.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk memantau produksi tanaman padi melalui satelit, diharapkan kondisi yang digambarkan oleh Erwidodo dan Ning Pribadi melalui makalahnya berjudul “Permintaan dan Produksi Beras Nasional: Surplus atau Defisit?” tahun 2003 tersebut dapat terjawab oleh Kementerian Pertanian dan BPS. (Hen/ist-spb)




Sumber: http://citypost.id/berita-pemerintah-gandeng-tiga-lembaga-statistik-pantau-data-padi.html








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL