Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN Mengawali Tahun dengan Memperoleh Kesepakatan DPR RI untuk Pelaksanaan Program 2019
Penulis Berita : Humas/Andrian • Fotografer : Humas/Andrian • 16 Jan 2019 • Dibaca : 905 x ,

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kemenristekdikti dan LPNK di lingkungannya tengah berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (14/01)

LAPAN menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi VII DPR RI bersama para Eselon I di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) serta para Kepala LPNK Ristekdikti. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada tanggal 14 dan 15 Januari sebagai rapat kerja Komisi VII DPR RI di pembukaan 2019.

Raker dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2019 serta tindak lanjut temuan BPK Hasil Pemeriksaan Semester 1 2018 (IHPS1 2018). Raker ini juga mengulas tentang Sistem Pelaporan Hasil Penelitian dan Program Kerja Tahun 2019. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam.

Dalam paparannya, Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menyampaikan program kerja LAPAN Tahun 2019. LAPAN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.792,864,792,000.- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Profil alokasi anggaran tersebut untuk Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran serta Operasional.

LAPAN berkontribusi pada Program Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 pada yang terbagi dalam Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (PN1), Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (PN2), Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya (PN3), Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (PN4), dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (PN5).

Pada rapat ini dipaparkan hasil temuan BPK tahun 2018. Ada delapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan tersebut di antaranya temuan tentang pengurusan sertifikat tanah, kelebihan pembayaran gaji, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), memasukkan ke dalam daftar hitam (black list) terhadap perusahaan serta penanggung jawab perusahaan yang melakukan wanprestasi pekerjaan serta menarik dan mengamankan aset tetap tanah untuk menunjang Tupoksi LAPAN. Hasil temuan tersebut telah direkomendasikan dan ditindaklanjuti oleh LAPAN.

Raker ini memutuskan, Komisi VII DPR RI menyepakati pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 Kemenristekdikti dan LPNK di lingkungannya menjadi tepat sasaran dan memberikan kepastian manfaat langsung bagi masyarakat, serta lebih fleksibel untuk wilayah yang terpencil.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL