Kompetensi Utama

Layanan


Dominasi Ketar-Ketir Soal Nuklir
Penulis : George William Piri, Fuad Rizky, Dana Pratiwi, Elisabet Hasibuan • Media : validnews.id • 21 Jan 2019 • Dibaca : 1009 x ,

JAKARTA – 54 tahun lalu, Presiden Soekarno dalam pidatonya menyatakan teknologi nuklir dan ruang angkasa merupakan dua hal yang harus dikuasai sebagai kebanggaan sekaligus agar disegani negara lain. Pidato itu disampaikan Soekarno saat meresmikan reaktor nuklir di Bandung, Jawa Barat tahun 1965.

Guna mengejar impian itu, Soekarno mendirikan dua badan khusus yang fokus mengembangkan nuklir dan ruang antariksa.

Kala itu, tahun 1958 Bung Karno mendirikan Lembaga Tenaga Atom (LTA) yang merupakan cikal bakal Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN. Lima tahun kemudian tepatnya 1963, pemerintah orde lama membentuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Namun hingga saat itu, cita-cita untuk menguasai nuklir yang menjadi impian pendiri bangsa ini belum terwujud.

Potensi Uranium yang secara hipotetik sangat luar biasa besar ini mubazir. Sampai kini belum bisa dimanfaatkan. Bukan hanya itu, rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pun terus mundur dengan segudang alasan yang dilemparkan.

Sebenarnya apa kendala mewujudkannya?

Markus Wauran, Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Indonesian Nuclear Society-INS) dalam bukunya berjudul Nuklir untuk Kesejahteraan dan Perdamaian menyebutkan, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang telah diputuskan secara bulat kini berada di persimpangan jalan.

Pada awalnya, Markus menuliskan pemerintah Indonesia secara bulat telah memutuskan bahwa PLTN pertama akan beroperasi di Indonesia pada 2016. Namun, ide ini redup kemudian.

Padahal, ia mengakui kalau titik terang dan sikap kompak pemerintah yang didukung oleh DPR dalam rencana membangun PLTN terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak heran jika pemerintah kala itu menggebu-gebu untuk memanfaatkan bahan radioaktif yang sangat belimpah.

Berdasarkan jurnal BATAN yang mengutip, Uranium 2016: Resources, Production and demand”. A Joint Report by The NEA and IAEA, OECD 2016 NEA No 7301, menyebutkan kandungan uranium (U3O8) Indonesia menempati urutan ke-5 terbesar di dunia.

Cadangan terbesar di negara Australia (29%). Di bawahnya ada Kazakhstan (13%), Rusia dan Kanada masing-masing (9%). Kemudian disusul Afrika Selatan (6%) dan lima negara lainnya yang memiliki cadangan 5%.

Kelima negara itu adalah Namibia, Nigeria, Brazil, China dan Indonesia. Akan tetapi dalam hal produksi uranium, tiga negara yang tergolong sebagai produsen terbesar, yakni Kazakhstan, Kanada dan Australia.

Potensi Uranium dan Thorium di Indonesia sebagai bahan nuklir cukup besar. Menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) wilayah Indonesia secara hipotetik memiliki kandungan uranium (U3O8) sebanyak 79.831 ton. Jumlah kandungan uranium itu tersebar di tiga daerah, yakni Kalimantan Barat sebanyak 45.730 ton, lalu Sulawesi Barat daerah Mamuju 3.023 ton, dan di Bangka Belitung 31.077 ton.

Untuk Thorium, secara hipotetik, negeri tercinta ini memiliki kandungan sekitar 136.987 ton. Di Kalimantan Barat ditafsir mengandung 7.007 ton thorium, di Mamuju, Sulawesi Barat 3.138 ton, dan di Bangka Belitung 126.821 ton. Ini menandakan kandungan thorium di Indonesia lebih banyak dari pada uranium.

Masalah Riset
Ketua Pengda Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Jabar-Banten (JBB) Dicky Muslim membenarkan, potensi zat radioaktif banyak ditemui di Indonesia. Apalagi kondisi geografis di Indonesia yang terletak di kawasan Pacific Ring of Fire atau lingkaran api Pasifik.

Hanya saja, menurut Dicky, ada kendala dalam pengembangan potensi zat radioaktif di Indonesia. Riset yang dinilai masih sangat terbatas. Padahal, riset ini sangat penting untuk mengetahui eksplorasi dari potensi sumber daya zat radioaktif.

“Agak susah risetnya kalau terkait zat radioaktif. Semuanya ada di bawah BATAN,” kata Dicky, kepada Validnews, Senin, (21/1).

Dia mengungkapkan, persoalan yang dihadapi oleh para peneliti yakni ketidaktahuan mereka mengenai regulasi untuk meneliti zat radioaktif. Akibat lemahnya sosialisasi aturan tersebut berdampak pada minimnya eksplorasi potensi kandungan zat radioaktif di Indonesia.

“Karena ini (zat radioaktif) masuk mineral yang sangat strategis dan unsurnya terpisah, yang setahu saya bila ada lembaga penelitian yang mau meneliti harus ada izin dahulu. Cuma tidak semua peneliti tahu peraturannya,” jelasnya.

Dosen Tambang Eksplorasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Budi Sulistijo menerangkan, kendala pengembangan zat radioaktif itu salah satunya pada tahap proses. Pemrosesan yang dimaksud Budi berfungsi untuk memisahkan unsur radioaktif dari depositnya. Deposit dapat berbentuk batuan, tanah, maupun bahan padat lainnya.

Selain proses, ketepatan teknologi sangat dibutuhkan untuk memisahkan radioaktif dari berbagai jenis deposit tersebut. Sebenarnya, beberapa negara telah memiliki teknologi yang mampu memproses unsur radioaktif dengan baik. Teknologi tersebut dapat meminimalkan dampak pemrosesan terhadap lingkungan, seperti teknologi yang dikembangkan di negara Prancis dan Kanada.

Budi menambahkan permintaan dari sektor industri yang memanfaatkan teknologi nuklir masih minim. Hingga saat ini, belum ada investor yang tertarik berinvestasi dalam bisnis nuklir karena pertentangannya dengan lingkungan.

Di sisi lain, kebutuhan teknologi nuklir belum banyak. Bahan galian radioaktif memang dibutuhkan untuk keperluan medis, tambang, energi, dan lain sebagainya. Tetapi kebutuhan itu masih dapat dipenuhi melalui impor tanpa harus memproduksinya di Indonesia.

Salah satu contohnya terlihat pada kasus pengadaan energi nasional. Karena dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah ditetapkan bahwa energi nuklir merupakan pilihan terakhir, eksplorasi bahan galian radioaktif belum dimasifkan.

“Kecuali nanti kebutuhannya banyak, sudah pasti eksplorasi akan berkembang. Kalau saat ini ya masih terkendala hal-hal itu, terutama di prosesnya,” kata Budi.

Dalam perbincangan dengan Validnews, Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN) Yarianto Sugeng Budi Susilo menerangkan, kandungan uranium yang dimiliki belum memenuhi unsur menjadi bahan bakar reaktor nuklir yang menggunakan uranium U-235. Sedangkan kandungan uranium yang tersebar di dunia adalah U3O8. Agar memenuhi unsur yang bisa digunakan sebagai bahan baku nuklir, maka harus melalui proses yang disebut dengan istilah penembakan neutron sehingga akan membentuk uranium U-235.

Di sisi lain, sumber BATAN menyebutkan kalau thorium lebih efisien dan memiliki sifat lebih baik dari uranium sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Misalnya proses pembakaran di reaktor nuklir tidak menyisakan unsur yang berpotensi menjadi bahan pembuatan senjata nuklir (plutonium).

Selain itu, limbah radioaktif yang dihasilkan lebih sedikit dengan energi listrik yang dihasilkan jauh lebih besar.

“Thorium bisa menjadi bahan bakar masa depan,” ujar Yarianto Sugeng Budi Susilo meyakinkan, Kamis (17/1).

Lebih lanjut Yarianto menyebutkan uranium U-238 itu berasal dari uranium U3O8 melalui proses penembakan neutron. Setelah proses penembakan, U3O8 dapat berubah menjadi plutonium. Jadi pada dasarnya plutonium bukanlah bahan alami melainkan buatan.

Berdasarkan hipotetik dari BATAN, Pulau Kalimantan memiliki kandungan uranium terbesar dengan jumlah 45.730 ton, sementara cadangan thorium paling besar di Bangka Belitung 126.821 ton.

Selain uranium dan thorium, ada logam tanah jarang (LTJ), bahan galian yang mengandung unsur radioaktif. LTJ disebut-sebut memiliki nilai strategis sebagai bahan pembuat alat elektronik dan perangkat modern.

Mungkin masyarakat awam belum menyadarinya, LTJ sudah diterapkan untuk pembuatan telepon pintar dan komponen mobil.

Logam tanah jarang sendiri yang terbanyak di Mamuju, Sulawesi Barat. Hanya daerah tersebut sampai saat ini menjadi kawasan hutan lindung, kata Yarianto. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena bisa disimpan sebagai kekayaan negara. Bila suatu saat dibutuhkan bisa diambil.

Kembali soal uranium, BATAN sudah membuat tambang bawah tanah dalam bentuk terowongan di Kalimantan Barat. Mereka membuat terowongan sejauh 600 meter yang di dalamnya terkandung biji uranium. Biji uranium yang diambil diekstraksi dengan alat instalasi yang dibuat di Kalimantan Barat, tapi kegiatan ini masih dalam lingkup riset.

Keterbatasan dana menjadi kendala yang dialami BATAN untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Anggaran BATAN kini sebesar Rp800 miliar per tahun. Itu pun sudah termasuk gaji personelnya.

Jumlah anggaran tersebut yang membuat BATAN tidak bisa bergerak terutama dalam melakukan eksplorasi lebih lanjut. Misalkan, untuk mengetahui sumber daya terukur, butuh beberapa tahapan yang membutuhkan dana sekitar Rp30 miliar.

“Kita perlu survei geofisik, pemboran, analisis, geokimianya dan lain-lain. Mungkin dalam satu sektor (100 hektare kurang lebih) kemungkinan bisa habis 30 miliar-an untuk eksplorasi,” ungkap Yarianto.

Dengan keterbatasan itu, BATAN menggunakan strategi regulasi untuk mengetahui potensi uranium dan thorium di Indonesia. BATAN memiliki wacana akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pihak terkait tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). BATAN ingin seluruh penambang melaporkan bahan mineral radio aktif yang terkandung di wilayah mereka.

Penggunaan Alkes
Pro-kontra di masyarakat sudah sejak dulu merebak. Risiko pemanfaatan tenaga nuklir dan radioaktif sangat besar, meski memiliki nilai positif bagi masyarakat. Guna mengurangi risiko, maka setiap penggunaan tenaga nuklir dan radioaktif itu membutuhkan pengawasan ketat.

Kepala Humas dan Protokol Badan Pengawan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Abdul Qohhar. Ia menjelaskan pemanfaatan tenaga nuklir banyak digunakan pada alat kesehatan (alkes), industri baja dan teknologi pertanian.

Pengawasan yang ketat dilakukan dengan berbasis pada aspek 3S, yakni safety, security, dan safeguards. Pengawasan yang dilakukan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan zat-zat nuklir, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta.

Soal pengawasan pada lembaga pemerintah, yakni BATAN yang melakukan penelitian dan pengembangan pengawasan dilakukan satu tahun dua kali. Sementara untuk perusahaan swasta, pengawasannya berbeda-beda.

Misalnya untuk perusahaan BUMN Krakatau Steel, pihaknya mengawasi secara ketat teknologi untuk menghitung ketebalan baja menggunakan radiografi industri. Alat pengukur ketebalan ini berbahan baku radioaktif. Sementara dalam bidang kesehatan, Bapeten memonitor penggunaan alat rontgen di rumah sakit maupun klinik.

“Kalau belum punya izin, kita enggak tau nih alatnya benar atau enggak, misal alatnya rontgen dada, tapi tahu-tahu yang ditembak kepala, begitu keluar, salah gambar, terus minta ulang. Kan ini enggak boleh yang rugi masyarakat,” ungkapnya.

Bapeten juga menyebutkan masyarakat bisa membantu pengawasan penggunaan alkes di rumah sakit, atau perangkat lain yang berkaitan dengan radioaktif.

“Bila tidak punya izin bisa bantu laporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan masyarakat tidak perlu takut dengan nuklir selama ada Bapeten yang mengawasi,” ujarnya.

Dalam skala ini, memang nuklir terlihat ‘ramah’. Apakah demikian halnya sikap masyarakat jika terkait dengan pemanfaatannya lebih besar?






Sumber : https://www.validnews.id/Dominasi-Ketar-Ketir-Soal-Nuklir-eBQ








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL