Kompetensi Utama

Layanan


Rakornas Inderaja 2019 : Data Citra Satelit LAPAN Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
Penulis Berita : Humas/ MN • Fotografer : Humas/RZ • 30 Jan 2019 • Dibaca : 16465 x ,

Kepala LAPAN Prof Thomas saat memberikan sambutannya pada Rakornas Inderaja 2019

LAPAN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Citra Satelit Penginderaan Jauh (inderaja) Tahun 2019 di Birawa Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/1). Tema rakornas tersebut yaitu “Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) era Industri 4.0”. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, saat membuka acara menjelaskan mengenai citra satelit yang dimiliki LAPAN. Ia mengatakan bahwa LAPAN memiliki citra dengan berbagai resolusi yaitu, resolusi rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. 

Dalam rakornas tersebut, LAPAN juga meluncurkan beberapa aplikasi yang dapat di akses melalui telepon seluler berbasis Android yaitu SPACeMap dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional Berbasis Android (Sipandora). SPACeMap menyajikan pelayanan data citra satelit mulai dari resolusi rendah hingga resolusi sangat tinggi. Sipandora menyajikan informasi mengenai Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SIPANDA) dan Sistem Informasi untuk Mitigasi Bencana (SIMBA). Informasi yang disampaikan SIPANDA terkait sumber daya alam dan lingkungan wilayah darat, pesisir, dan laut berbasis data satelit penginderaan jauh. Sementara itu, SIMBA merupakan layanan informasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana berbasis data penginderaan jauh.

Kedua sistem tersebut merupakan upaya LAPAN dalam memberikan layanan data dan informasi satelit inderaja berbasis digital dengan cepat, mudah, aman, dan populer. Selanjutnya, LAPAN akan terus mengembangkan sistem-sistem lainnya untuk meningkatkan layanan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung industri 4.0.

Agenda lain dari kegiatan ini adalah pembahasan mengenai kebutuhan data dan informasi satelit inderaja 2019 bersama kementerian/ lembaga pemerintah, TNI, POLRI, dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Dalam acara ini, LAPAN juga menyerahkan data satelit penginderaan jauh kepada para pemangku kepentingan dan pengguna di lingkungan instansi pemerintah yang terdiri dari 21 Kementerian/Lembaga, 3 TNI, 1 Polri, 34 Pemerintah Provinsi, dan 51 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Guna memberikan apresiasi kepada pengguna data satelit penginderaan jauh, LAPAN juga memberikan penghargaan Indriya Mandrawa kepada 4 Kementerian/Lembaga Pemerintah, 1 TNI, 4 Pemerintah Provinsi, dan 4 Pemerintah Kabupaten yang aktif memanfaatkan data dan informasi satelit penginderaan jauh selama periode 2018. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memacu penggunaan dan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk seluruh instansi pemerintah. 

Daftar penerima Apresiasi “Indriya Mandrawa”
1. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BNPB)
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (KLHK)
3. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Kementan)
4. Auditoriat Utama Keuangan Negara IV (BPK)
5. Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (TNI-AL)
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Gorontalo (Pemprov Gorontalo)
7. Bappeda Prov. Aceh (Pemprov Aceh)
8. Bappeda Prov. Jabar (Pemprov Jabar)
9. Bappeda Prov. Jatim (Pemprov Jatim)
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Utara (Pemkab Nias Utara)
11. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu (Pemkab Indramayu)
12. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Sintang (Pemkab Sintang)
13. Sekretariat Daerah Kab. Kayong Utara (Pemkab Kayong Utara)

Daftar penerima data satelit penginderaan jauh
1. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BNPB)
2. Auditoriat Utama Keuangan Negara IV (BPK)
3. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Kemenko Ekonomi)
4. Deputi Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim (Kemenko Maritim)
5. Deputi Bidang Infrastruktur Infomasi Geospasial (BIG)
6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (BAPPENAS)
7. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (BPS)
8. Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara (BNPP)
9. Direktorat Jenderal Tata Ruang (ATR)
10. Direktorat Jenderal Infrastruktur (ATR)
11. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (KLHK)
12. Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (KLHK)
13. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PUPR)
14. Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu)
15. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan)
16. Direktorat Jenderal Penyelenggaraaan Pos dan Informatika (Kominfo)
17. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (KKP)
18. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Kemendagri)
19. Deputi bidang perencanaan dan kerjasama (BRG)
20. Badan Geologi (ESDM)
21. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
22. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
23. Direktorat Topografi Angkatan Darat (TNI-AD)
24. Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Udara (TNI-AU)
25. Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (TNI-AL)
26. Bappeda Prov. Aceh (Pemprov Aceh)
27. Bappeda Prov. Jabar (Pemprov Jabar)


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL