Kompetensi Utama

Layanan


Peran PA dan KPA dalam Menentukan Arah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di LAPAN
Penulis Berita : Humas/SGD • Fotografer : Humas/SGD • 06 Mar 2019 • Dibaca : 4059 x ,

Foto bersama peserta FGD

Pada hari Rabu (6/3) berlangsung Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) LAPAN. FGD ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Kepala LAPAN, Sekretaris Utama, para Kepala Satuan Kerja (Satker) Pejabat Eselon II selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Eselon III, dan Narasumber dari LKPP.

Dalam laporannya, Kepala Biro Kerja sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN, Chris Dewanto menjelaskan mengenai kondisi pengadaan barang dan jasa di LAPAN masih ada beberapa kelemahan dalam perencanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, jadwal, dan daya serap anggaran yang kurang maksimal.

Lebih lanjut, Chris menginformasikan bahwa ada beberapa satker di LAPAN yang mengajukan proses tender pada saat triwulan ketiga kegiatan dan belasan paket diajukan secara bersamaan. "Paket tender seperti inilah yang perlu dilakukan evaluasi dan direncanakan dengan baik pada awal tahun baik dari pengajuan RKAKL dan pengisian SIRUP", ujar Chris

Sementara itu, Kepala LAPAN, Prof. Thomas dalam sambutannya mengatakan "Penataan program kegiatan dan anggaran harus dilakukan secara spesifik agar tidak terjadi overlap antar lembaga dan unit satuan kerja terkait. Program terkait kegiatan penerbangan dan antariksa perlu dijabarkan ditingkat eselon II dan dikendalikan oleh Eselon I ( Sestama/Deputi) serta untuk mengawal pelaksanaan anggaran kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab mandiri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)', ujar Thomas.

Saat ini di LAPAN Kuasa Pengguna Anggaran berada di eselon II dan satker mandiri. Dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) di LAPAN sebagai bagian dari transparansi pengadaan barang/jasa sehingga tugas dan fungsinya fokus terkait dengan hal tersebut. Inilah yang menjadikan ULP LAPAN sekarang berada pada struktur organisasi eselon III dibawah koordinasi Kepala Bagian LPBMN pada Biro Kerja Sama, Humas dan Umum.

Proses pengadaan barang/jasa di LAPAN selama ini masih perlu dikawal mulai dari perencanaan hingga kegiatannya dengan baik sehingga kegiatan litbang penerbangan dan antariksa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Khususnya hal yang paling krusial mengenai menentukan HPS sehingga proses awal penggadaan bisa dilakukan sebelum anggaran ditetapkan.

Dalam FGD ini juga menghadirkan Narasumber LKPP, Yulianto Prihandoyo selaku Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I untuk berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan undangan yang hadir.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL