Kompetensi Utama

Layanan


LAPAN – Kemenko Perekonomian Lakukan Keja sama Pemanfaatan Data Inderaja
Penulis Berita : Humas/MNG • Fotografer : Humas/MNG • 19 Mar 2019 • Dibaca : 4242 x ,

Prof. Thomas Djamaluddin (batik hijau) berjabat tangan dengan Susiwijono Moegiarso usai penandatanganan naskah kerja sama.

“Teknologi penginderaan jauh LAPAN telah mampu menghasilkan data citra resolusi tinggi hingga sangat tinggi, tahun lalu LAPAN telah menyediakan citra satelit peta lahan baku sawah yang digunakan oleh oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menghitung luas lahan baku sawah”. Hal ini disampaikan oleh Kepala LAPAN Prof. Thomas Djamaluddin usai penandatanganan kerja sama antara LAPAN dan Kemenko Perekonomian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (19/03).

Prof Thomas juga menyampaikan bahwa “ LAPAN melalui bank data penginderaan jauh nasionalnya telah memberikan layanan data citra satelit sesuai kebutuhan bagi seluruh kementerian / lembaga dan daerah secara gratis. Melalui BDPJN ini kementerian/lembaga mampu melakukan efisiensi anggaran selama tahun 2015-2018 hingga Rp. 33 Triluin untuk penyediaan data citra satelit mulai dari resolusi rendah sangat tinggi”, ujar Prof Thomas.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala LAPAN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso berharap dengan adanya BDPJN LAPAN berbagai permasalahan terkait dengan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dapat diselesaikan sehingga tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan.

Selain itu, data penginderaan jauh milik LAPAN juga diperlukan program nasional OSS (One Single Submission) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Susiwijono menjelaskan seharusnya masing-masing pemerintah daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sayangnya, dari 514 Pemkab/kota hanya 50-an yang punya RDTR. Itu pun yang mempunyai digital map baru 10-14 daerah, jelasnya.

Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian mengatakan bahwa “ Di Kalimantan itu ada sekitar 19% pemanfaatan lahan yang tumpang tindih, 13% dari wilayah Sumatera tumpang tindih. Sekarang peta yang kita miliki skalanya 1:50.000, permasalahan ini bisa kita percepat dan lebih akurat penyelesaiannya kalau kita bisa mempunyai peta 1:5.000”.

LAPAN melalui kompetensi dibidang teknologi dan data penginderaan jauhnya akan terus bekerja sama dengan mitra strategisnya guna mendukung One Map Policy.



Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL