Kompetensi Utama

Layanan


Pemerintah Perlu Perkuat Kebijakan Antariksa
Penulis : Catur Ratna Wulandari • Media : pikiran-rakyat.com • 13 Aug 2019 • Dibaca : 1374 x ,

BANDUNG, (PR).- Pemerintah perlu menguatkan kebijakan bidang antariksa. Meski menjadi tumpuan teknologi masa depan, kegiatan antariksa belum mendapat prioritas, utamanya dari segi anggaran.

Ketua Indonesian Centre for Aid and Space Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat mengatakan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya antariksa membutuhkan teknologi tinggi dan berbiaya besar. Oleh sebabnya pada mulanya, negara menjadi pelaku utama dalam pengembangan antariksa.

"Sekarang pemerintah perlu menguatkan lagi kebijakan kebijakan di bidang keruangkasaan ini dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada putra putri Indonesia mendalami space teknologi karena sumber daya manusia kita masih terbatas. Pemerintah harus memberi perhatian, utamanya untuk anggaran," kata Atip setelah menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 2019 di Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Selasa, 13 Agustus 2019.

Ia mengatakan, Indonesia mempunyai sumber daya antariksa yang melimpah. Misalnya saja, Indonesia berada di garis katulistiwa, berada di bawah Orbit Gostasioner (Geostationary Orbit) atau GSO.

GSO merupakan sumber daya antariksa yang strategis namun terbatas. Orbit ini sangat diminati oleh operator satelit buatan yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Letaknya pada lintang 0 derajat menyebabkan satelit seolah diam terhadap suatu titik di permukaan bumi sehingga bisa tetap berhubungan dengan satelit.

"Indonesia harus mengoptimalkan posisi geografis yang dimilikinya. Saya berharap LAPAN bisa meyakinkan presiden agar memberi prioritas kebijakan dalam bidang keantariksaan agar bisa mengambil manfaat nonekonomi dan ekonomi dari kegiatan ini," kata Atip.

Dari segi regulasi, kata Atip, Indonesia sebenarnya menjadi pelopor. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki hukum nasional keantariksaan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengatakan, setelah UU Keantariksaan, pemerintah telah menerbitkan rencana induk keantariksaan 2016-2040. Rencana induk itu menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang bisa mempercepat pemanfaatan antariksa untuk pembangunan Indonesia.

"Kami ingin rencana induk itu terimplementasi," ujarnya.

Ia mengatakan, soal anggaran menjadi tantangan bagi berbagai negara. Namun India termasuk negara yang mampu memberi anggaran besar untuk pengembangan antariksa.

India memiliki lembaga antariksa sekitar tahun 1960-an, sama dengan Indonesia yang mendirikan LAPAN pada 1963. Kini India mengalami kemajuan ekonomi yang pesat berkat pemanfaatan teknologi antariksanya.

"Di India (anggaran) tidak terbatas karena anggaran itu diusulkan oleh sektor yang lain. Sektor pertanian, dari aspek kebencanaan juga, sektor lain juga begitu. Sudah ada kesadaran antariksa ini mahal tapi memberi kontribusi yang besar untuk pembangunan," kata Thomas.

Thomas menerangkan, teknologi antariksa bisa memberikan jangkauan luas. Misalnya saja dalam hal penggunaan satelit untuk menyediakan sambungan internet bagi daerah terpencil. Sambungan internet mampu menghadirkan layanan kesehatan dan pendidikan yang optimal bagi masyarakat. Satelit juga bermanfaat untuk pengawasa wilayah Indonesia yang luas. Keterbatasan pesawat dan drone bisa diatasi oleh satelit.

"Ini yang harus didorong, keantariksaan walaupun mahal tapi bisa dicapai asal ada komitmen bersama," katanya.

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (KKPA) LAPAN Robertus Heru Triharjanto mengatakan, saat ini LAPAN menggandeng banyak badan usaha turut mengembangkan teknologi antariksa. Ia menambahkan, saat ini sudah ada pemanfaatan teknologi antariksa yang bekerja sama dengan swasta.

Misalnya saja keterlibatan PT Pasifik Satelit Nusantara sebagai operator satelit multifungsi milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Ini merupakan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagai afirmasi action untuk menyelenggarakan komunikasi di daerah terpencil. Pemerintah jadi project owner, lalu ditenderkan," katanya.

Kerja sama juga dijalin dengan PT DIrgantara Indonesia dalam bidang manufaktur pesawat terbang. Ia meyakini, kerja sama dengan swasta ini akan mempercepat teknologi antariksa menjadi penggerak pembangunan.***





Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/08/13/pemerintah-perlu-perkuat-kebijakan-antariksa








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL