Kompetensi Utama

Layanan


Polri Terus Buru Pelaku Lain
Penulis : Tegar Rizqon Alfian • Media : Harian Nasional • 18 Sep 2019 • Dibaca : 878 x ,

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk aparat kepolisian. Mabes Polri memberikan mandat dan perintah kepada seluruh jajaran polda dan polres di daerah terdampak kabut asap untuk menindak pelaku, baik itu perorangan maupun korporasi.

Sedikitnya, 95 kasus tengah disidik, dengan rincian 185 tersangka perorangan dan 5 korporasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, tak tertutup kemungkinan tersangka karhutla akan bertambah. Polri, kata dia, berupaya memburu pelaku lain karena aksi pembakaran ini meresahkan.

"Seluruh jajaran kepolisian di polda dan polres diperintahkan untuk bergerak cepat. Polisi terus melakukan pemantauan di lapangan guna mencari kemungkinan tersangka baru," katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (17/9).

Sepanjang Januari-Agustus 2019, sebanyak 328.724 hektare lahan terbakar. Selain itu, terdapat 2.153 titik panas atau (hot spot) yang terdeteksi lewat pantauan Satelit Terra Aqua dan Modis Catalog milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) selama 24 jam terakhir. Titik panas itu tersebar di beberpa wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah membentuk tim penilai untuk mengawasi kinerja jajaran kepolisian mulai dari tingkat polsek hingga polda terkait penegakan hukum perkara kebakaran hutan dan lahan itu. Tim pengawas dan penilai yang dibentuk tersebut, kata Kapolri Tito, terdiri atas jajaran Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

"Tugas tim mengawasi kinerja jajaran kepolisian di wilayah rawan karhutla. Dalam kasus karhutla kami intensifkan penegakan hukum," ujar Kapolri Tito.

Pembentukan tim ini dinilai mendesak untuk mendorong kinerja jajaran kepolisian agar lebih maksimal. Kapolri bahkan telah menggelar rapat melalui konferensi video dengan jajaran polda dan polres se-Indonesia. Sedikitnya, enam polda ditekankan untuk melakukan pengawasan intensif, sekaligus menindak tegas pelaku yang terbukti membakar.

"Jajaran di Polda Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan saya minta bergerak secara maksimal. Nanti ada tim penilai dari Mabes Polri, Irwasum, dan Propam yang akan mengecek ke semua wilayah. Jika ada yang tidak terkendali dan berupaya maksimal, keluar. Sebaliknya, jika jajaran berhasil, akan diberi penghargaan," katanya.

Bareskrim Mabes Polri diminta berikan pendampingan kepada jajaran polda menyangkut penegakan hukum perkara korporasi. Jika ada korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan , ujar Tito, segera selidiki. Hingga ada bukti kuat yang mengarah tindak pidana pembakaran, langsung tindak. Polisi juga butuh bantuan pihak terkait.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono dikutip Antara menyebut sedikitnya 66 tersangka dari 66 kasus karhutla di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, telah diproses. Dari jumlah itu, 15 kasus di antaranya dilakukan oleh korporasi atau pihak perusahaan. Terkait korporasi, 2 kasus dalam proses penyidikan, sementara 13 masih penyelidikan.

"Dari 13 korporasi ini kami telah melakukan penyegelan di beberapa wilayah mulai dari Ketapang, Kubu Raya, Sambas, Sintang dan Mempawah. Sedangkan pelaku perorangan, 25 masih dalam sidik, 25 sudah tahap satu, dan 3 lainnya tahap dua," ujar Didi.








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL