Kompetensi Utama

Layanan


708 Bangunan Walet Turut Merambah, Lahan Sawah di Kalsel Terus Menyusut
Penulis : Redaksi • Media : banjarmasin.tribunnews.com • 23 Sep 2019 • Dibaca : 172 x ,

Luas persawahan makin hari makin berkurang. Berdasarkan data pemotretan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), pada 2013 luas lahan baku sawah Indonesia 7,75 juta hektare. Namun kini luasnya menjadi 7,1 juta hektare.

Pembangunan menggerusnya, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Sawah di sepanjang Jalan A Yani dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru berganti menjadi bangunan dan perumahan. Demikian pula di kabupaten.

Hasil dari investigasi Tim BPost, di Balangan, alihfungsi lahan pertanian ke permukiman terjadi pada ruas jalan Batumandi menuju Tanjung Kabupaten Tabalong.


“Alihfungsi itu masih begitu berpengaruh. Kebanyakan lahan yang dialihfungsikan itu menjadi rumah pribadi dan dibangun oleh mereka sendiri. Alihfungsi sangat kecil. Kalau kami hitung persentasinya 0,0 persen, artinya itu tidak terlalu signifikan,” ujar Kepala Dinas Pertanian Balangan, Rahmadi Oeun.

Alihfungsi ini, kata Rahmadi, tidak berpengaruh pada hasil produksi pertanian, khususnya padi.

“Bahkan beberapa tahun terakhir Balangan mengalami surplus padi, karena produksinya yang meningkat,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rahmadi, Balangan bakal menerapkan sistem Serasi pada kawasan rawa. “Kami terus berupaya meningkatkan produktivitas dari produksi padi tersebut,” ujarnya.

Di Banjarmasin, alihfungsi mengancam areal persawahan seluas 2.069,85 hektare.

“Lahan sawah sekitar 2.069,85 hektare itu milik warga. Sangat sulit bagi kami menjadikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Karena pemilik tanah bisa saja sewaktu-waktu mengalihfungsinya,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin Ir Lauhem Mahfuzi MAP.

Di kota, kata Lauhem, hanya ada sekitar 379 hektare lahan persawahan yang berstatus LP2B. Lokasinya antara lain di Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Timur, Pemurus Dalam dan Tanjung Pagar.
Di Kabupaten Tapin, LP2B ada seluas 61 ribu hektare. Namun hasil pemetaan tim LP2B, ternyata cuma ada sekitar 44 ribu hektare.

“Tim melakukan pemetaan dan pengecekan langsung ke lahan persawahan yang digarap para petani. Hasilnya terdapat selisih 17 ribu hektare,” kata Kepala Kantor Pertanahan Tapin, Syamsu Wijana.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tapin, Yusriansyah, menyebutkan angka 61 ribu hektare itu tertera dalam Perda Provinsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2014.


“Dimana saja lahan pertanian seluas 61 hektare itu di Tapin tak dijelaskan dalam perda milik Pemerintah Provinsi Kalsel. Namun dengan hasil pemetaan tim LP2B, paling tidak sudah diketahui letak posisi lahannya, meskipun luasnya 44 ribu ha,” ujarnya.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Tapin, Muhammad Yunus, cenderung menerima angka 44 ribu hektare itu sebagai fakta LP2B di Tapin yang harus diproteksi pemkab.

Kepala Dinas Pertanian Tapin, Wagimin, mengatakan berkurangnya angka luas lahan pertanian itu tidak berdampak pada kesiapan Tapin sebagai penyangga pangan bagi ibu kota baru negara di Kalimantan Timur.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian, kebutuhan pangan ibu kota baru harus disuplai dari produk pertanian dari Kalimantan, yaitu Kalsel, Kalteng, Kalbar dan Kaltim yang banyak lahan kering dan sedikit lahan persawahannya,” ujarnya.

Di Kabupaten Baritokuala juga terjadi alihfungsi lahan. Lahan pertanian dijadikan sarang burung walet.

“Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola, sebanyak 708 dari 792 bangunan sarang walet berada di pertengahan sawah,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batola, Murniati, Minggu (22/9).

Menurut Murniati, bangunan sarang walet itu liar. “Harusnya ada tindakan tegas,” 


Menurut Yudi, alihfungsi lahan itu tidak terlalu berpengaruh pada ketersedian lahan sawah.

“Kondisi lahan sawah masih terjaga, meski sebagian ada yang dialihkan menjadi tempat sarang walet,” ujarnya.


Pemkab Kotabaru, kata Yudi, belum bisa melarang alihfungsi lahan sawah.

“Pemkab Kotabaru belum memiliki perda yang mengikat LP2B. Saat ini Pemerintah Daerah masih menyusun draf untuk mengikat lahan pertanian yang ada di Kotabaru,” ujarnya.

Yudi mengatakan saat ini ada sekitar 7.000 hektare lahan pertanian yang terindentifikasi. “Wilayah pertanian ini hampir semua ada terkecuali di Kecamatan Hampang dan Pamukan Barat, ini yang tidak ada lahan sawahnya,” ujarnya.

Sementara untuk hasil produksi tiap tahunnya dari 2017 ada sebanyak 62.181 ton. Sementara pada 2018 ada sebanyak 46.419 dan 2019 masih berjalan.

Tidak Alihfungsi Lahan

Kalau di tempat lain terjadi alihfungi lahan sawah, di Kabupaten Tanahlaut hal itu tidak terjadi. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tanahlaut, Akhmad Mustadi, mengatakan di daerahnya sudah ada RTRW yang mengatur fungsi lahan. Selain itu sudah ada LP2B yang mengatur daerah lahan pertanian dan pangan di satu daerah.

“Kalau ada perusahaan swasta ingin mengalihfungsikan lahan pertanian pangan menjadi fungsi lain, Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tak bisa memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Biasanya perusahaan besar ingin menjadikan lahan pertanian menjadi lahan kebun. Hal itulah yang lebih banyak ditemui oleh dinas.

“Biasanya perusahaan besar swasta ingin membuat perkebunan tapi kita tidak bisa kalau tumpang tindih dengan HGU siapa, atau tumpang tindih dengan lahan pertanian produktif kita,” jelasya.


Saat ini Kabupaten Tanahlaut terangnya memiliki sekitar 56 ribu hektare lahan sawah dan ladang. Sedangkan lahan perkebunan jagung ada sekitar 36 ribu hektare. “Lahan jagung kita paling luas di Kalsel,” tambahnya.











Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL