Kompetensi Utama

Layanan


Gaduh Data Menjelang Hari Inovasi
Penulis : Redaksi • Media : manado.tribunnews.com • 01 Nov 2019 • Dibaca : 617 x ,

BEBERAPA hari ini media nasional digegerkan dengan pernyataan Menteri Pertanian periode 2014-2019, Amran Sulaiman, yang pada 25 Oktober lalu menyatakan bahwa data lahan sawah yang diolah oleh BPS bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dengan skema Kerangka Sampel Area (KSA) tidak akurat.

Kata beliau, ketidakakuratan data lahan sawah tersebut mencapai 92 persen. Wow angka yang sangat fantastis.

Artinya, menurut beliau, keakuratan data yang dapat dihasilkan dari KSA 8 persen saja. Padahal dalam penelitian bidang statistik, ekonomi atau lainnya, taraf uji penduga parameter atau tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi hanya sampai 10 persen.


Bahkan dalam pernyataan lain beliau meng-kiaskan data itu ada dua, data pertanian dan data mafia. Siapakah mafia yang beliau maksud?

Namun kita tetap harus berprasangka baik kepada beliau, serta mengapresiasi kinerja beliau selama lima tahun terakhir sebagai Menteri Pertanian.

KSA adalah salah satu inovasi BPS yang bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi dan Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

KSA merupakan penyempurnaan metode dalam menghitung luas lahan sawah yang memanfaatkan kemajuan teknologi melalui citra satelit, yang pada gilirannya akan digunakan untuk menghitung produksi padi di Indonesia. Sebab ketidakakuratan data produksi padi di Indonesia disinyalir telah terjadi sejak lama.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS dan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1998 memperikarakan terjadi pembengkakan (overestimate) luas panen di Indonesia sekitar 17,07 persen.

• Ahmad Dhani Mendaftar Calon Wali Kota di Pilwako 2020 Lewat Gerindra, Mencalonkan Diri di Kota Ini

Dengan overestimate-nya luas panen maka akan berpeluang juga melimpahnya hasil panen atau produksi padi di Indonesia, yang pada kenyataanya jauh panggang dari api.

Seperti tepatnya pada setahun yang lalu, meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim Indonesia mampu swasembada beras dengan surplusnya produksi padi, namum pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap melanjutkan impor untuk melengkapi kuota impor beras tahun 2018 yaitu sebesar 2 juta ton.

KSA atau dalam istilah BPS disebut juga “Radar Padi” (Raih Data Akurat Padi), pada tanggal 16 Oktober lalu baru saja menerima penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN/RB) yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Kepala BPS RI Suharyanto bertempat di Istana Wakil Presiden.

Yang menarik adalah hari ini tanggal 1 November diperingati sebagai Hari Inovasi di Indonesia. Dua putra bangsa Indonesia yang kebetulan berasal dari daerah yang sama, tepatnya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bertolak belakang menanggapi inovasi yang dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam upaya menghasilkan data produksi padi yang lebih baik.

Bapak Amran Sulaiman, yang per tanggal 23 Oktober lalu posisinya digantikan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan data yang dihasilkan oleh inovasi tersebut sebagai data dengan ketidakakuratan sebesar 92 persen bahkan meng-kiaskannya dengan data mafia.

Sementara Bapak Jufus Kalla, yang per tanggal 20 Oktober lalu perjuangannya sebagai Wapres RI diteruskan oleh Bapak Ma'ruf Amin, mengganjarnya dengan pengahrgaan yang cukup presitisius.

Karena para penerima TOP 45 Inovasi telah menyisihkan tidak kurang dari 3.156 jenis inovasi pada tahun 2019 ini yang berasal 330 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Siapakah yang berada dalam kebenaran? Bisa jadi keduanya benar. Setelah beberapa hari terakhir diserbu pertanyaan oleh pewarta terkait pertanyaan pendahulunya di Kementerian Pertanian, Bapak SYL langsung menindaklajutinya dengan mendatangi Kepala BPS RI Suharyanto di kantornya pada 29 Oktober lalu untuk membicarakan rekonsiliasi data pangan tersebut ke depannya. Meskipun beliau berseloroh, "Kita mempercayakan masalah data hanya ke BPS".

Sekali lagi, ini demi mewujudkan visi presiden Joko Widodo yang mencanangkan satu data, dalam hal ini termasuk data pertanian.

Sehingga kedepannya sudah tidak ada lagi data pertanian versi Kementan atau versi BPS, yang ketika terjadi perbedaan data, tidak ada instansi yang merasa paling benar dan menyalahkan instansi lainnya, sehingga pada akhirnya pemerintah Indonesia mampu melakukan perencanaan dan kebijakan secara baik di sektor pangan dengan data yang benar, demi kesejahteraan bangsa Indonesia. (*)



Sumber : https://manado.tribunnews.com/2019/11/01/gaduh-data-menjelang-hari-inovasi?page=2








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815




© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL